Jakarta, 21 Oktober 2025 – Penciptaan lingkungan kerja yang taat hukum dan profesional menjadi tujuan utama kerjasama antara PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta dengan Kejaksaan Negeri Surakarta. Perjanjian yang ditandatangani di Hotel Alana Surakarta pada Selasa (21/10) ini dilengkapi dengan Forum Group Discussion sebagai wadah edukasi hukum bagi seluruh pegawai perusahaan.
Kepala Daop 6 Yogyakarta Bambang Respationo bersama Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta Supriyanto memimpin penandatanganan Perjanjian Kerjasama tentang Penanganan Permasalahan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Acara yang dihadiri jajaran manajemen kedua institusi ini menjadi momentum penting dalam membangun sinergi yang solid. Kesepakatan ini menitikberatkan pada koordinasi dalam penanganan dan penyelesaian berbagai persoalan hukum khususnya yang berkaitan dengan penyelamatan aset negara yang berada dalam pengelolaan KAI Daop 6.
Manager Humas Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah proaktif dalam membangun budaya kerja yang berintegritas. “KAI Daop 6 Yogyakarta berkomitmen untuk senantiasa menjalankan setiap kegiatan operasional sesuai koridor hukum yang berlaku. Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat memperkuat kesadaran hukum di kalangan pegawai serta meminimalisir potensi permasalahan hukum yang dapat timbul dalam pelaksanaan tugas,” ujarnya. Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan pegawai menjadi kunci keberhasilan implementasi tata kelola yang baik.
Forum Group Discussion yang digelar memberikan pemahaman mendalam tentang dampak hukum dalam operasional perkeretaapian. Diskusi ini menjadi sarana efektif untuk meningkatkan pengetahuan pegawai tentang pentingnya kepatuhan terhadap prosedur, regulasi, dan tanggung jawab hukum dalam menjalankan tugas sehari-hari. KAI Daop 6 berharap melalui sinergi ini dapat tercipta lingkungan kerja yang tidak hanya profesional namun juga memiliki integritas tinggi dalam melayani kepentingan publik.
(Redaksi)