Jakarta, 29 November 2025 – Pentingnya informasi terbuka sebagai fondasi kepercayaan publik menjadi fokus dialog PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam Festival Media Digital Pemerintah (FMDP) 2025. Vice President Corporate Communications KAI Anne Purba menjabarkan hubungan erat antara transparansi informasi dengan peningkatan kepercayaan masyarakat dalam forum yang berlangsung di Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo membuka acara dengan menekankan peran ruang digital sebagai jembatan transparansi dalam penguatan tata kelola pemerintahan.
Forum yang diselenggarakan Biro Hubungan Masyarakat KPK mengusung tema “Partisipasi Publik di Ruang Digital: Sinergi untuk Transparansi”. Dalam sesi dialog bersama Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari serta Co-founder Think Policy Indonesia Florida Andriana, Anne menguraikan bagaimana keterbukaan informasi membangun kepercayaan yang terukur melalui data konkret. Pendekatan berbasis data ini menjadi strategi KAI dalam memastikan komunikasi publik yang responsif dan akuntabel.
Anne memaparkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap KAI terus meningkat seiring dengan komitmen perusahaan dalam keterbukaan informasi. Hal ini tercermin dari pertumbuhan jumlah pelanggan KAI Group yang mencapai 413.867.221 orang pada Januari hingga Oktober 2025, meningkat 8,15 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. “Kepercayaan masyarakat pun terus meningkat, terlihat dari jumlah pelanggan KAI Group yang mencapai 413.867.221 orang pada Januari–Oktober 2025 atau tumbuh 8,15% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya,” jelas Anne dalam paparannya.
Informasi terbuka juga memungkinkan masyarakat untuk memahami kinerja perusahaan secara objektif. Ketepatan waktu perjalanan penumpang pada 2024 mencatat Departure 99,77 persen dan Arrival 96,05 persen, menempatkan KAI pada peringkat ketiga dunia. Dialog dalam FMDP 2025 memperkuat pesan bahwa kepercayaan publik dibangun melalui pelayanan yang konsisten dan tata kelola yang transparan, dengan informasi terbuka sebagai pilar utamanya.
(Redaksi)