Jakarta, 27 Desember 2025 – Peran aktif pemerintah dalam menjaga keterjangkauan transportasi publik selama periode Nataru 2025/2026 terwujud secara konkret melalui program yang dijalankan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Sebagai BUMN yang mengemban mandate pelayanan publik, KAI menjadi instrumen pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan sosial yang bertujuan memastikan akses transportasi berkualitas tersedia bagi semua warga negara tanpa diskriminasi ekonomi, mencerminkan prinsip bahwa mobilitas adalah hak dasar yang harus difasilitasi negara terutama di momen penting seperti libur akhir tahun.
Peran pemerintah ini termanifestasi dalam program diskon 30 persen untuk Kereta Api Ekonomi Komersial dan 25 persen untuk kelas premium yang telah melayani 3.251.764 penumpang hingga 27 Desember 2025 pukul 08.00 WIB dari total 3.506.104 kursi untuk periode 18 Desember 2025-4 Januari 2026. Pemerintah tidak hanya memberikan mandate tetapi juga menyediakan dukungan kebijakan dan resources yang diperlukan untuk memastikan program berjalan optimal, termasuk kemungkinan subsidi atau kompensasi untuk menutup gap antara tarif komersial dan tarif diskon.
Anne Purba, Vice President Corporate Communication KAI, menegaskan bahwa KAI adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam melayani rakyat. “Melalui KAI, pemerintah berupaya menjaga keterjangkauan transportasi selama Nataru agar masyarakat dapat bepergian dengan aman dan nyaman. Mobilitas yang terjaga ini juga mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah,” jelasnya. Peran pemerintah yang aktif ini menunjukkan bahwa negara hadir dan responsif terhadap kebutuhan mobilitas rakyat di masa-masa krusial.
Kereta jarak jauh mencatat okupansi 99,4 persen dengan 2.744.263 tiket terjual, menunjukkan efektivitas peran pemerintah. Kereta lokal mencapai 68,1 persen dengan 507.501 tiket. Program diskon ekonomi menjual 1.139.481 dari 1.509.080 tiket. Terwujudnya peran pemerintah melalui KAI ini membuktikan bahwa BUMN dapat menjadi instrumen efektif untuk mencapai tujuan sosial-ekonomi yang lebih luas.
(Redaksi)