Jakarta, 7 November 2025 – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan dukungan penuh terhadap langkah PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam mempercepat penanganan berbagai perlintasan kereta api yang dinilai rawan kecelakaan. Dukungan tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam meningkatkan keselamatan transportasi berbasis rel yang melintas di wilayah Jawa Barat.
Dalam pertemuan yang digelar di Gedung Sate, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyepakati bahwa perlintasan sebidang membutuhkan penanganan cepat dan terpadu. Keduanya menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar.
Gubernur Dedi menilai bahwa langkah KAI dalam melakukan sosialisasi dan penataan perlintasan perlu didukung secara penuh oleh pemerintah daerah. Menurutnya, pembangunan infrastruktur seperti flyover dan underpass menjadi solusi jangka panjang yang harus segera direalisasikan di titik-titik rawan.
“Kami akan mendukung penuh langkah KAI dalam mengatasi permasalahan di perlintasan sebidang melalui pembangunan flyover dan underpass di titik-titik rawan. Keselamatan masyarakat adalah hal yang tidak bisa ditawar, dan kami siap bersinergi untuk mempercepat penyelesaiannya,” ujar Dedi.
KAI sendiri telah melaksanakan 1.699 kegiatan sosialisasi keselamatan selama Januari–Oktober 2025, termasuk edukasi kepada pelajar di berbagai sekolah. Selain itu, total 290 perlintasan telah ditutup atau dipersempit untuk mengurangi risiko kecelakaan.
Dari total 3.777 perlintasan kereta api di Indonesia, sebanyak 1.014 masih berstatus perlintasan liar. Area-area ini menjadi fokus penanganan berikutnya yang akan dikoordinasikan antara KAI dan pemerintah daerah demi meningkatkan keamanan transportasi.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa keselamatan merupakan fondasi operasional perusahaan. Ia menegaskan bahwa setiap perlintasan yang ditata ulang merupakan upaya langsung untuk melindungi masyarakat.
“Kami berkolaborasi dengan Pemprov Jawa Barat untuk menghadirkan transportasi berbasis rel yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Setiap pembangunan underpass atau penutupan perlintasan adalah langkah konkret untuk melindungi keselamatan masyarakat,” tegas Bobby.
Melalui sinergi yang semakin kuat ini, langkah percepatan penanganan perlintasan rawan diharapkan menunjukkan hasil signifikan dalam waktu dekat. Kebijakan tersebut juga akan memperkuat kelancaran perjalanan kereta dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan di seluruh wilayah Jawa Barat (Redaksi).