Jakarta, 16 Oktober 2025 — PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama pemerintah terus memperkuat komitmen menghadirkan transportasi publik yang hijau dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Hingga September 2025, layanan kereta bersubsidi Public Service Obligation (PSO) KAI mencatat 13.155.181 pelanggan, meningkat dari 12.263.091 pelanggan pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Vice President Public Relations KAI Anne Purba menekankan bahwa PSO adalah wujud nyata kehadiran negara dalam sektor transportasi publik, memastikan setiap warga negara memiliki akses mobilitas yang layak dan merata.
“PSO adalah bentuk nyata keadilan sosial dalam transportasi. Melalui kerja sama KAI dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, negara memastikan mobilitas rakyat tetap terjaga, dari kota besar hingga pelosok daerah. Ini adalah langkah konkret dalam mewujudkan pembangunan yang merata,” ujar Anne.
Selain aspek sosial, PSO juga menjadi bagian penting dari agenda transisi energi bersih nasional. Moda kereta api terbukti hemat energi dan rendah emisi, menjadikannya pilihan utama bagi masyarakat yang peduli lingkungan.
“Setiap perjalanan dengan kereta bersubsidi berarti ikut menjaga bumi. Ketika masyarakat memilih naik kereta, mereka turut mengurangi polusi udara dan emisi karbon. Ini adalah kolaborasi nyata antara pemerintah, KAI, dan masyarakat dalam membangun masa depan hijau,” tambah Anne.
Kereta PSO mendukung mobilitas harian masyarakat dari berbagai profesi, termasuk pelajar, pekerja, dan pedagang kecil. KA Airlangga, Sri Tanjung, dan Kahuripan menjadi layanan paling diminati sepanjang Januari–September 2025 karena tarif bersahabat dan kenyamanan perjalanan.
Total pelanggan PSO KAI Group hingga September 2025 mencapai 331.644.633 orang, termasuk KAI Commuter, LRT Jabodebek, dan KAI Bandara, memperkuat konektivitas di perkotaan maupun antardaerah.
Dengan kolaborasi ini, KAI dan pemerintah menunjukkan bahwa transportasi publik dapat menjadi pilar pembangunan berkelanjutan, adil, dan ramah lingkungan. “Kami percaya, pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang tanggung jawab lingkungan dan keberlanjutan sosial,” tutup Anne. (Redaksi)