Jakarta, 27 Desember 2025 – Diskon tarif hingga 30 persen yang ditawarkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) selama periode Nataru 2025/2026 mewujudkan visi keterjangkauan transportasi untuk semua lapisan masyarakat Indonesia. Pemerintah melalui KAI menerapkan kebijakan diskon maksimal ini untuk Kereta Api Ekonomi Komersial, memastikan bahwa masyarakat dengan daya beli terbatas tetap dapat mengakses transportasi berkualitas untuk memenuhi kebutuhan mobilitas mereka selama masa libur akhir tahun yang biasanya identik dengan lonjakan harga di berbagai sektor.
Program diskon 30 persen yang berlaku 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026 telah melayani 1.139.481 penumpang dari total 1.509.080 kursi yang disediakan hingga 27 Desember 2025 pukul 08.00 WIB. Tingkat diskon yang signifikan ini memberikan penghematan substansial bagi penumpang, memungkinkan mereka mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan lain selama perjalanan atau bahkan memutuskan untuk melakukan perjalanan yang sebelumnya tidak terjangkau. Diskon ini menciptakan peluang mobilitas yang lebih demokratis, tidak lagi menjadi privilege orang kaya.
Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menegaskan bahwa tingkat diskon ini dipilih dengan pertimbangan matang terhadap kemampuan ekonomi masyarakat. “Melalui KAI, pemerintah berupaya menjaga keterjangkauan transportasi selama Nataru agar masyarakat dapat bepergian dengan aman dan nyaman. Mobilitas yang terjaga ini juga mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah,” jelasnya. Diskon 30 persen ini merupakan salah satu yang tertinggi dalam sejarah program Angkutan Nataru, menunjukkan komitmen serius pemerintah terhadap keterjangkauan transportasi publik.
Total penjualan tiket Nataru mencapai 3.251.764 dari 3.506.104 kursi untuk periode 18 Desember 2025-4 Januari 2026. Kereta jarak jauh mencatat okupansi 99,4 persen dengan 2.744.263 tiket, kereta lokal 68,1 persen dengan 507.501 tiket. Diskon hingga 30 persen ini membuktikan bahwa keterjangkauan transportasi dapat diwujudkan melalui kebijakan yang berani dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
(Redaksi)