Jakarta, 27 Desember 2025 – Program Kewajiban Pelayanan Publik atau Public Service Obligation memainkan peran penting dalam keberhasilan Kereta Api Rajabasa masuk sepuluh besar kereta api jarak jauh favorit secara nasional. Dukungan subsidi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan memastikan tarif tetap terjangkau bagi masyarakat luas. Selama periode Nataru 2025/2026 dari 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, KA Rajabasa melayani 23.321 penumpang relasi Kertapati-Tanjungkarang. Dengan tarif maksimal Rp32.000, layanan ini menjadi pilihan transportasi yang sangat ekonomis untuk perjalanan jarak jauh.
Skema Kewajiban Pelayanan Publik dirancang untuk menjaga aksesibilitas transportasi bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan konektivitas antarprovinsi. Program ini memungkinkan PT KAI untuk tetap mengoperasikan layanan dengan tarif terjangkau tanpa mengorbankan kualitas pelayanan. Subsidi pemerintah menutup kesenjangan antara biaya operasional dan pendapatan dari tarif yang ditetapkan. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati layanan kereta api berkualitas dengan harga yang sangat bersahabat, terutama untuk relasi jarak jauh seperti Palembang-Lampung.
Juru Bicara Korporat PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa dukungan PSO sangat krusial untuk keberlanjutan operasional KA Rajabasa. Program ini memastikan layanan dapat terus beroperasi melayani kebutuhan transportasi masyarakat Sumatra dengan harga yang inklusif. “KA Rajabasa menjadi penghubung strategis antara wilayah kerja Divre III Palembang dan Divre IV Tanjungkarang, khususnya pada periode Nataru ketika mobilitas masyarakat meningkat signifikan,” jelasnya. Pernyataan ini menegaskan komitmen PT KAI dalam menghadirkan konektivitas regional yang berkelanjutan dengan dukungan pemerintah.
Rute KA Rajabasa sepanjang 388 kilometer menghubungkan dua provinsi besar dengan waktu tempuh sekitar 9 jam 20 menit. Jalur ini melewati berbagai pusat ekonomi, kawasan permukiman, dan simpul pergerakan masyarakat di Sumatra Selatan dan Lampung. Tanpa dukungan subsidi, tarif yang harus dibayar masyarakat kemungkinan akan jauh lebih tinggi dan mengurangi aksesibilitas transportasi. Program PSO memastikan layanan KA Rajabasa tetap dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat, mendukung mobilitas, pariwisata, dan ekonomi daerah di Sumatra.
(Redaksi)