Jakarta, 7 November 2025 – Upaya memperkuat keselamatan perjalanan kereta api kembali menjadi fokus KAI melalui kerja sama intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Langkah ini ditempuh untuk menekan risiko kecelakaan yang kerap terjadi akibat perlintasan sebidang ilegal. Dengan semakin padatnya aktivitas masyarakat, kedua pihak menilai perlunya percepatan penanganan agar jalur rel tetap aman digunakan.
Pemerintah daerah bersama KAI telah melakukan pemetaan terhadap titik-titik yang dinilai rawan, terutama yang tidak memiliki perlindungan memadai. Pemetaan ini menjadi dasar penyusunan strategi penanganan, mulai dari rekayasa teknis hingga pendekatan sosial kepada warga yang memanfaatkan area rel sebagai jalur alternatif. KAI menilai kolaborasi formal dengan Pemprov Jabar mempercepat proses penyelesaian dibanding penanganan sepihak.
Dalam tahap awal, KAI dan Pemprov Jabar menargetkan penutupan sejumlah perlintasan liar yang dinilai paling berbahaya. Langkah ini disertai rencana membangun akses resmi yang lebih aman agar tidak menghambat mobilitas masyarakat. Pemerintah daerah juga membuka ruang dialog dengan perangkat wilayah untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap mengakomodasi kebutuhan warga.
Penanganan tidak hanya fokus pada fisik perlintasan, tetapi juga pendekatan jangka panjang melalui sosialisasi keselamatan. KAI mendorong masyarakat memahami bahaya melintas sembarangan di atas rel dan pentingnya disiplin dalam menggunakan jalur resmi. Edukasi ini dinilai penting mengingat peningkatan volume perjalanan kereta dalam beberapa tahun terakhir.
Kerja sama ini juga mengajak aparat penegak hukum untuk membantu penertiban di titik rawan. Kehadiran personel dinilai mampu mengurangi pelanggaran aturan keselamatan yang masih marak terjadi. Selain itu, pengawasan intensif dilakukan untuk mencegah munculnya kembali perlintasan ilegal yang telah ditutup.
KAI menegaskan komitmennya mengutamakan keselamatan dengan melakukan investasi pada teknologi pemantauan jalur. Teknologi ini memungkinkan deteksi dini terhadap aktivitas tidak wajar di sekitar rel serta mempercepat respons petugas. Dengan dukungan Pemprov Jabar, implementasi teknologi tersebut dinilai semakin efektif dan tepat sasaran.
Di sisi regulasi, pemerintah daerah berupaya memperkuat payung hukum yang mengatur penggunaan ruang di sekitar jalur kereta. Aturan ini diharapkan menjadi landasan untuk menindak aktivitas yang membahayakan perjalanan kereta api. Langkah tersebut sekaligus mendukung target penataan kawasan rel secara menyeluruh.
Kepala daerah menegaskan bahwa keselamatan kereta api menjadi bagian dari agenda prioritas dalam pembangunan transportasi di Jabar. Dukungan anggaran dan koordinasi lintas sektor menjadi bagian dari upaya mempercepat penurunan jumlah perlintasan liar. Pemerintah berharap penanganan ini dapat memberi dampak jangka panjang bagi keamanan masyarakat.
“Kerja sama ini sangat penting untuk memastikan keselamatan perjalanan kereta api dan masyarakat sekitar,” ujar Vice President Public Relations KAI Anne Purba . Ia menambahkan, kedua pihak berkomitmen menjalankan program penanganan perlintasan liar secara konsisten hingga seluruh titik dapat tertangani dengan baik. (Redaksi)