26 Oktober 2026 – Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dan strategis dalam merespons dinamika situasi geopolitik global yang semakin tidak menentu. Di tengah berbagai tantangan ekonomi dunia serta tekanan dari pihak luar, Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi dan penghematan anggaran negara secara masif. Langkah ini diambil sebagai bentuk kewaspadaan nasional agar ketahanan ekonomi Indonesia tetap kokoh dalam menghadapi berbagai ketidakpastian serta ancaman krisis di tingkat internasional.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden menyampaikan bahwa bangsa Indonesia tidak boleh gentar terhadap berbagai upaya intimidasi atau tekanan dari pihak asing. Indonesia dinilai memiliki modal kekuatan yang besar, keberanian, serta semangat pantang menyerah untuk menjaga kedaulatan nasional. Sikap optimistis tersebut ditegaskan guna menjaga stabilitas dalam negeri serta memastikan bahwa seluruh sumber daya bangsa dikelola secara mandiri dan penuh tanggung jawab.
Lebih lanjut, Presiden membeberkan bahwa kondisi dunia saat ini menuntut Indonesia untuk berada dalam mode bertahan hidup atau survival mode. Pemerintah berfokus penuh untuk menyelamatkan kekayaan serta sumber daya alam nasional agar tidak bocor keluar secara sia-sia. Kebocoran sumber daya diibaratkan seperti hilangnya darah dari tubuh manusia, di mana jika terus dibiarkan tanpa penanganan serius, maka keselamatan dan kestabilan negara akan terancam dalam jangka panjang. Kondisi ketidakpastian ini juga dipicu oleh pergeseran tatanan internasional yang kini cenderung mengedepankan politik berbasis kekuatan. Presiden menyoroti fenomena global di mana negara yang kuat akan mampu bertahan, sementara pihak yang lemah berisiko mengalami keterpurukan sebagaimana terjadi di beberapa kawasan konflik dunia. Oleh karena itu, penting bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan nasional serta memprioritaskan kepentingan rakyat di atas segala agenda lainnya.
Meskipun mengambil sikap tegas dalam menjaga kedaulatan, garis politik luar negeri Indonesia tetap konsisten pada prinsip bebas aktif dan bersahabat dengan semua negara. Pemerintah berkomitmen menjalankan kebijakan tetangga yang baik (the good neighbor policy) serta menghormati seluruh kekuatan besar di dunia. Prinsip diplomasi yang dipegang teguh adalah memperbanyak kawan dan meminimalisir musuh demi menciptakan iklim kerja sama internasional yang saling menguntungkan dan menyejukkan.
Sejalan dengan arahan Presiden, pihak Kementerian Keuangan mengonfirmasi bahwa efisiensi APBN ditujukan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Penghematan anggaran pada sektor yang tidak mendesak akan dialokasikan kembali untuk membiayai program-program prioritas yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat. Di sisi lain, pemerintah bersama regulator terkait terus memperkuat pengawasan serta menjaga integritas pasar modal nasional agar tetap tangguh menghadapi berbagai spekulasi global. (redaksi)