JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah terus menjadi pusat perhatian media massa dan publik nasional. Berdasarkan hasil analisis dari dari Kurasi Media Nusantara mengenai pembingkaian media (media framing) terhadap isu ini, ditemukan bahwa narasi pemberitaan yang berkembang di ruang publik diproduksi melalui beragam sudut pandang yang sangat dinamis, tergantung pada fokus redaksional masing-masing portal berita.
Kurasi mencatat bahwa dari puluhan pemberitaan yang dipantau pada berbagai portal berita utama—seperti Detik.com dan Kompas.com—terdapat pemetaan isu yang terbagi ke dalam beberapa fokus utama. Sebanyak 45 persen pemberitaan berfokus pada potensi dampak ekonomi dan keberlanjutan program, menyoroti keterlibatan UMKM lokal serta rantai pasok pangan daerah. Sementara itu, sekitar 30 persen berita menekankan pada aspek kesiapan operasional, skema anggaran, serta pengawasan mutu gizi. Sisa 25 persen pemberitaan lainnya mengulas dinamika sosial-politik, respon masyarakat daerah, hingga responsifnya pemerintah dalam menangani berbagai kendala di lapangan seperti tantangan distribusi logistik dan insiden teknis di tingkat sekolah.
Selain pemetaan porsi isu, temuan Kurasi Media Nusantara juga menunjukkan adanya pola pembingkaian tersendiri yang dibangun media arus utama. Sebagian media cenderung menonjolkan narasi positif dengan menempatkan pemerintah sebagai aktor yang cepat tanggap dalam mengawal keberlanjutan MBG, sementara portal berita lainnya memilih menggunakan pembingkaian kritis yang menyoroti risiko efisiensi anggaran jangka panjang dan perlunya pengawasan independen. Tingginya frekuensi pemberitaan ini berbanding lurus dengan interaksi di media sosial, di mana hasil pemantauan percakapan digital mencatatkan puluhan ribu penyebutan (mentions) terkait isu MBG, yang mengindikasikan tingginya perhatian sekaligus beragamnya sentimen masyarakat terhadap implementasi program tersebut.
Menanggapi keberagaman cara media membingkai informasi tersebut, Dosen Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Ignatius Haryanto, menegaskan bahwa keragaman sudut pandang pers merupakan hal yang sangat krusial dalam menjaga iklim demokrasi dan kualitas kebijakan publik. Ignatius Haryanto menilai bahwa pers tidak boleh terjebak hanya menjadi saluran penguat narasi resmi pemerintah, melainkan harus tetap konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial dengan membedah rincian anggaran, transparansi pelaksanaan, serta kebenaran dampak yang dirasakan oleh para siswa penerima manfaat.
Pengawasan kritis dan liputan berbasis fakta lapangan dari media massa menjadi instrumen vital agar program berskala besar seperti MBG dapat terhindar dari potensi penyimpangan tata kelola. Ignatius Haryanto menambahkan bahwa dengan menghadirkan pemberitaan yang mendalam, berimbang, dan tidak sekadar mengejar sensasi, media massa dapat mendorong lembaga pengelola MBG untuk bertindak lebih akuntabel, responsif, dan mengutamakan keselamatan gizi anak-anak di seluruh wilayah Indonesia. (redaksi)