28 Oktober 2026 – Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan diimbau untuk menghentikan kebiasaan menyalahkan generasi muda yang hingga saat ini masih memikul beban berat akibat sulitnya memperoleh pekerjaan yang layak. Peneliti Makroekonomi LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menyoroti realitas sosial tersebut sembari mengaitkannya secara mendalam dengan refleksi nilai sejarah serta semangat momentum Sumpah Pemuda. Menurutnya, perjuangan serta komitmen sejarah para pemuda yang diikrarkan hampir satu abad lalu demi membangun bangsa yang bersatu dan berdikari sudah sepatutnya mendapatkan balasan nyata berupa jaminan kepastian masa depan dari negara.
Riefky menilai bahwa ketimpangan yang terjadi saat ini tidak bisa terus-menerus dilimpahkan sebagai kesalahan individu atau dinilai sebagai bentuk kurangnya kerja keras generasi muda. Jajaran anak muda era sekarang pada dasarnya telah melakukan berbagai upaya maksimal untuk meningkatkan kualifikasi diri, mulai dari mengasah keahlian teknis hingga menempuh jenjang pendidikan tinggi seperti sarjana, magister, bahkan doktoral. Namun, investasi pendidikan tinggi tersebut sering kali tidak berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan kerja berkualitas yang mampu menyerap potensi serta kualifikasi yang mereka miliki.
Kondisi dilematis tersebut disampaikan secara terbuka dalam ajang forum diskusi Pasar Gagasan yang diselenggarakan di kawasan Jakarta Barat. Dalam paparannya, Riefky mengkritik narasi publik yang sering kali menyudutkan pencari kerja muda saat mereka gagal memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Sudah saatnya fokus perhatian digeser dari menyalahkan individu menuju tuntutan riil kepada negara mengenai sejauh mana jaminan serta dukungan yang dapat diberikan kepada generasi muda yang terbukti telah berjuang dan bekerja keras.
Persoalan ini juga menyentuh aspek esensial dari arti kemerdekaan dan kemandirian bangsa bagi masyarakat luas, khususnya kelompok usia produktif. Kemerdekaan yang sejati dinilai tidak akan bermakna penuh apabila warga negara yang telah berusaha keras tetap tidak memiliki kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri akibat keterbatasan akses ekonomi. Negara memikul tanggung jawab besar untuk hadir secara aktif dalam memfasilitasi serta menyediakan ruang yang adil agar generasi muda dapat mengaktualisasikan potensinya.
Guna mengatasi persoalan struktural ini, pemerintah dituntut untuk melihat isu pengangguran terdidik dari sudut pandang kewajiban konstitusional negara dalam menyediakan kesempatan kerja yang memadai. Penataan ekosistem ketenagakerjaan, penciptaan iklim investasi yang sehat, serta penyelarasan antara dunia pendidikan dan industri harus menjadi prioritas utama. Langkah konkret tersebut sangat krusial agar janji kemerdekaan dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh anak bangsa tanpa ada generasi yang merasa ditinggalkan. (redaksi)