28 Oktober 2026 – Pemberian bantuan sosial secara masif oleh pemerintah dinilai bukan merupakan kunci utama dalam menyelesaikan akar permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini. Peneliti Makroekonomi LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menegaskan bahwa kebijakan publik sejatinya harus digeser dari ketergantungan pada jaring pengaman sosial menuju strategi penciptaan lapangan kerja secara berkelanjutan. Langkah ini penting agar masyarakat memiliki kemampuan finansial secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ketimbang terus bergantung pada subsidi atau bantuan rutin dari pemerintah.
Kritik terhadap pola pikir pembuat kebijakan ini mengemuka dalam ajang diskusi publik Pasar Gagasan yang digelar di Jakarta Barat. Riefky menyoroti narasi umum pemerintah yang cenderung menyelesaikan persoalan daya beli dan kelayakan hidup dengan cara menambah alokasi serta kuota bantuan sosial. Logika penanganan tersebut dinilai keliru dalam jangka panjang karena hanya meredam gejala di permukaan tanpa menyelesaikan persoalan mendasar di pasar tenaga kerja yang belum mampu menyerap angkatan kerja secara optimal.
Merujuk pada prinsip pembangunan ekonomi modern, keberadaan sebuah pekerjaan tidak sekadar berfungsi sebagai sumber penghasilan mingguan atau bulanan bagi warga negara. Lebih jauh dari itu, ketersediaan lapangan kerja memberikan nilai kepatutan dan martabat diri yang sangat berharga ketika seseorang mampu membiayai kehidupannya dari hasil keringat sendiri. Kemandirian ekonomi tersebut menciptakan ketahanan sosial yang jauh lebih kokoh dibandingkan kondisi psikologis masyarakat yang terus bergantung pada pembagian bantuan pemerintah dari waktu ke waktu.
Meskipun demikian, Riefky menegaskan bahwa keberadaan bantuan sosial tidak boleh dihapuskan sepenuhnya dari program penanganan kemiskinan. Bantuan sosial tetap memegang peranan krusial sebagai bantalan darurat bagi kelompok masyarakat paling rentan, namun skema tersebut memiliki batasan kapasitas dan tidak dirancang untuk menjadi pilar utama penyelesaian masalah kesejahteraan nasional. Ketergantungan yang berlebihan pada bansos justru berpotensi membebani postur anggaran negara tanpa menghasilkan dampak produktif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Guna menghadirkan solusi konkret yang berkesinambungan, pemerintah dituntut untuk memfokuskan energi pada pembenahan iklim usaha, kemudahan berbisnis, serta peningkatan arus investasi di berbagai sektor. Pembentukan ekosistem investasi yang sehat akan secara otomatis membuka jutaan kesempatan kerja baru yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Dengan mendorong pembukaan lapangan kerja berbasis industri dan jasa, pemerintah tidak hanya menggerakkan roda perekonomian nasional, tetapi juga mengangkat taraf hidup serta harkat dan martabat rakyat secara bermakna. (redaksi)