13 September 2026 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat sorotan setelah ratusan siswa di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengalami keracunan usai menyantap hidangan yang diberikan melalui program tersebut. Sebanyak 352 siswa dilaporkan terdampak dalam insiden yang terjadi pada Jumat, 11 September 2026. Peristiwa ini memunculkan perhatian serius terhadap aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan program yang menyasar anak-anak di berbagai daerah.
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan atas kejadian tersebut. Menurutnya, kasus yang melibatkan ratusan siswa tidak dapat dipandang sebagai persoalan biasa karena menyangkut kesehatan dan keselamatan anak-anak. Pemerintah dan pihak terkait dinilai perlu segera mengetahui penyebab kejadian secara menyeluruh agar persoalan serupa tidak kembali terjadi dalam pelaksanaan MBG di daerah lainnya.
Sari menilai aspek keamanan makanan harus menjadi salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG. Program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga memastikan makanan yang diberikan berada dalam kondisi layak konsumsi. Karena itu, kualitas bahan makanan, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi perlu dilakukan dengan standar yang ketat.
Menurut Sari, investigasi terhadap insiden di Lombok Tengah harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada identifikasi gejala yang dialami para siswa. Pemeriksaan perlu diarahkan untuk mengetahui titik persoalan dalam seluruh rantai penyediaan makanan. Langkah tersebut penting agar penyebab kejadian dapat diketahui secara jelas dan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan sistem.
Ia juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di lapangan. Evaluasi tersebut mencakup pemeriksaan terhadap kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Setiap SPPG dinilai harus menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan kualitas pangan.
Sari menegaskan bahwa kepatuhan terhadap SOP tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif. Setiap tahapan penyediaan makanan harus benar-benar diawasi untuk memastikan tidak terdapat celah yang dapat menyebabkan makanan terkontaminasi atau tidak layak dikonsumsi. Pengawasan juga perlu dilakukan secara berkala sehingga potensi persoalan dapat diketahui sebelum menimbulkan dampak terhadap penerima manfaat.
Apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya kelalaian maupun pelanggaran terhadap prosedur, Sari meminta agar pihak yang bertanggung jawab diberikan sanksi sesuai ketentuan. Menurutnya, pemberian sanksi diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus pembelajaran bagi penyelenggara program. Langkah tersebut juga diharapkan dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di lokasi lain yang menjalankan program MBG.
Kasus keracunan ini dinilai menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan program MBG secara keseluruhan. Evaluasi tidak hanya perlu dilakukan terhadap lokasi terjadinya insiden, tetapi juga terhadap mekanisme pengawasan di berbagai SPPG. Dengan cakupan program yang luas dan jumlah penerima manfaat yang besar, potensi masalah keamanan pangan perlu diantisipasi melalui sistem pengawasan yang konsisten.
DPR RI juga menyatakan akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Pengawasan tersebut mencakup kinerja BGN serta SPPG yang beroperasi di berbagai daerah. DPR akan menggunakan instrumen pengawasan yang dimiliki untuk memastikan program berjalan sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Pengawasan dari tingkat pusat juga dinilai perlu diperkuat dengan pengawasan di daerah. Hal ini penting karena pelaksanaan program MBG berlangsung secara langsung di tengah masyarakat dan melibatkan banyak pihak dalam proses penyediaan makanan. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BGN, SPPG, serta pihak terkait lainnya menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan keamanan makanan tetap terjaga.
Sari menilai keberhasilan MBG tidak semestinya hanya dilihat berdasarkan jumlah makanan yang berhasil disalurkan atau banyaknya penerima manfaat. Program tersebut harus dinilai dari kualitas makanan serta dampak yang diberikan kepada anak-anak. Makanan yang disediakan harus memenuhi kebutuhan gizi sekaligus memenuhi standar keamanan sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi kesehatan penerima.
Kualitas bahan baku menjadi salah satu aspek yang juga perlu mendapat perhatian. Bahan makanan yang digunakan harus dipastikan dalam kondisi baik sejak proses pengadaan hingga diolah menjadi hidangan siap konsumsi. Selain itu, kebersihan dapur, peralatan memasak, tenaga pengolah makanan, serta proses penyimpanan juga perlu mendapatkan pengawasan ketat untuk mengurangi risiko terjadinya kontaminasi.
Proses distribusi makanan juga tidak kalah penting. Makanan yang sudah selesai diolah harus ditangani dengan prosedur yang tepat agar kualitasnya tetap terjaga sampai diterima oleh siswa. Pengaturan waktu antara proses memasak dan konsumsi, kondisi penyimpanan, serta kebersihan wadah makanan menjadi bagian dari rangkaian yang perlu diperhatikan dalam menjaga keamanan pangan.
Peristiwa yang dialami 352 siswa di Lombok Tengah menunjukkan bahwa pelaksanaan program berskala besar membutuhkan sistem pengawasan yang kuat. Ketika program menyasar anak-anak dalam jumlah besar, satu kesalahan dalam proses penyediaan makanan dapat berdampak kepada banyak penerima sekaligus. Karena itu, setiap tahapan pelaksanaan MBG perlu memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan yang jelas.
Di sisi lain, penanganan terhadap siswa yang mengalami gangguan kesehatan juga menjadi bagian penting yang perlu dipastikan. Pemerintah dan pihak terkait harus memastikan para siswa mendapatkan pemeriksaan serta penanganan yang diperlukan. Informasi mengenai kondisi para siswa juga perlu disampaikan secara transparan agar orang tua dan masyarakat memperoleh kepastian mengenai perkembangan situasi.
Kasus tersebut diharapkan tidak mengurangi tujuan utama program MBG untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak. Namun, kejadian keracunan menjadi peringatan bahwa keberhasilan program harus berjalan beriringan dengan penerapan standar keamanan pangan. Perbaikan sistem dan pengawasan menjadi langkah penting agar program dapat memberikan manfaat secara optimal tanpa menimbulkan risiko bagi penerima.
Sari menegaskan bahwa MBG harus menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Makanan yang diberikan harus aman, bergizi, dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap insiden di Lombok Tengah pun diharapkan dapat menghasilkan perbaikan konkret sehingga kejadian serupa tidak kembali terjadi di daerah lain.
Dengan adanya evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat, pelaksanaan MBG diharapkan dapat berjalan lebih aman dan konsisten. Pemerintah perlu memastikan setiap pihak yang terlibat memahami tanggung jawabnya serta menjalankan prosedur sesuai standar. Keselamatan dan kesehatan anak harus tetap menjadi ukuran utama dalam setiap pelaksanaan program, bukan semata-mata jumlah penerima maupun volume makanan yang berhasil disalurkan. (Redaksi)