4 September 2026 – Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan perubahan skema pemberian insentif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kebijakan baru tersebut akan mengakhiri pola pembayaran yang selama ini memberikan insentif dengan nominal sama sebesar Rp6 juta kepada setiap SPPG tanpa memperhitungkan jumlah makanan yang diproduksi. Ke depan, besaran insentif akan disesuaikan dengan volume porsi MBG yang dihasilkan masing-masing dapur. Perubahan ini ditujukan agar pembagian insentif dinilai lebih proporsional dan mencerminkan beban operasional setiap SPPG.
Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan regulasi baru mengenai perubahan tersebut sedang dalam tahap akhir untuk diterbitkan. Aturan itu akan dituangkan dalam Peraturan Badan atau Peraturan Kepala Badan yang menjadi dasar penerapan skema insentif baru. Sudaryono menyampaikan bahwa aturan tersebut diharapkan segera terbit sehingga pengumuman mengenai perubahan mekanisme pembayaran kepada SPPG dapat dilakukan dalam waktu dekat. Dengan adanya regulasi baru, sistem pemberian insentif nantinya tidak lagi menggunakan nominal seragam untuk seluruh SPPG.
Menurut Sudaryono, skema sebelumnya dinilai belum sepenuhnya mencerminkan perbedaan kapasitas produksi di masing-masing dapur. Ia memberikan contoh bahwa terdapat SPPG yang mampu memproduksi 3.000 porsi dalam sehari, sementara SPPG lainnya hanya menghasilkan sekitar 2.000 atau 2.500 porsi. Meski memiliki kapasitas produksi yang berbeda, seluruh dapur tersebut sebelumnya tetap memperoleh insentif dengan nilai yang sama, yakni Rp6 juta. Kondisi tersebut dinilai kurang proporsional karena biaya dan jumlah pekerjaan yang harus ditanggung setiap SPPG tidak selalu berada pada tingkat yang sama.
Dengan mekanisme baru, jumlah porsi yang diproduksi akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan besaran insentif. Artinya, SPPG dengan kapasitas produksi lebih besar tidak lagi disamakan begitu saja dengan dapur yang menghasilkan porsi lebih sedikit. Pemerintah berharap pendekatan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih sesuai mengenai beban operasional masing-masing SPPG. Besaran insentif nantinya akan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam regulasi baru yang sedang disiapkan BGN.
Sudaryono menilai penerapan insentif yang sama untuk dapur dengan jumlah produksi berbeda dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam perhitungan biaya per porsi. Ketika sebuah dapur memproduksi lebih sedikit makanan tetapi menerima insentif yang sama dengan dapur berkapasitas lebih besar, komponen biaya yang melekat pada setiap porsi dapat menjadi berbeda. Karena itu, pemerintah ingin menyusun formula yang lebih terukur agar insentif dapat disesuaikan dengan skala produksi masing-masing fasilitas.
Perubahan ini juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap penyelenggaraan program MBG yang terus berkembang. Jumlah SPPG yang menjalankan layanan pemenuhan gizi memiliki kapasitas dan kondisi operasional yang beragam. Ada dapur yang menangani ribuan porsi setiap hari, sementara yang lain memiliki cakupan penerima manfaat lebih terbatas. Perbedaan tersebut membuat pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan insentif tidak hanya sederhana dalam penerapannya, tetapi juga mampu mempertimbangkan variasi beban kerja di lapangan.
Aturan baru tersebut diharapkan dapat memberikan dasar yang lebih jelas bagi pengelola SPPG dalam memperhitungkan dukungan operasional yang mereka terima. Kejelasan formula juga penting agar tidak muncul perbedaan penafsiran antara satu SPPG dengan SPPG lainnya. Dengan regulasi yang lebih terperinci, pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran secara lebih terukur dan memastikan insentif diberikan berdasarkan parameter yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain aspek keadilan dalam pembagian insentif, kebijakan baru ini juga berkaitan dengan upaya meningkatkan efisiensi anggaran program MBG. Pemerintah harus memastikan dana yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program benar-benar digunakan sesuai kebutuhan. Penyesuaian berdasarkan jumlah porsi dapat menjadi salah satu cara untuk menghubungkan besaran insentif dengan aktivitas produksi yang dilakukan setiap SPPG. Dengan demikian, insentif diharapkan tidak lagi menjadi pembayaran seragam, melainkan komponen yang mengikuti skala pelayanan.
Penerapan formula baru juga berpotensi memberikan konsekuensi berbeda bagi setiap SPPG. Dapur yang memproduksi dalam jumlah besar dapat memperoleh insentif berdasarkan kapasitas layanan yang lebih tinggi, sedangkan dapur dengan produksi lebih rendah akan memperoleh nilai yang disesuaikan. Meski demikian, besaran akhir dan mekanisme penghitungannya masih menunggu regulasi resmi yang diterbitkan BGN. Ketentuan tersebut akan menjadi acuan dalam menentukan bagaimana volume produksi diterjemahkan menjadi besaran insentif.
Sebelum penerapan perubahan tersebut, BGN masih perlu memastikan kesiapan administrasi dan mekanisme penghitungan di seluruh SPPG. Sosialisasi aturan juga menjadi bagian penting agar para pengelola memahami formula baru dan dapat mempersiapkan pencatatan jumlah produksi secara akurat. Data produksi yang konsisten dibutuhkan agar perhitungan insentif dapat dilakukan secara objektif dan tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.
Sudaryono menyampaikan bahwa perubahan mekanisme insentif tersebut ditargetkan dapat diumumkan setelah aturan baru resmi diterbitkan. Ia sebelumnya menyebut regulasi diharapkan keluar dalam waktu dekat, dengan pengumuman perubahan skema dapat dilakukan segera setelah itu. Dengan adanya kepastian aturan, SPPG nantinya dapat mengetahui dasar pembayaran yang baru sekaligus menyesuaikan perencanaan operasional masing-masing dapur.
Perubahan skema insentif menjadi salah satu bagian dari evaluasi penyelenggaraan MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif dan terukur. Program berskala besar seperti MBG membutuhkan sistem pembiayaan yang mampu menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Perbedaan kapasitas produksi antar SPPG membuat pemerintah perlu menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dibandingkan pola pembayaran dengan nominal seragam.
Pada akhirnya, kebijakan baru ini diharapkan dapat menciptakan sistem insentif yang lebih proporsional bagi seluruh SPPG. Besaran pembayaran tidak lagi semata ditentukan dengan satu angka yang berlaku sama untuk semua dapur, tetapi mempertimbangkan jumlah porsi yang diproduksi. Pemerintah juga memiliki ruang untuk melakukan pengawasan dan evaluasi yang lebih terukur terhadap penggunaan anggaran. Dengan diterbitkannya regulasi baru, BGN berharap pengelolaan SPPG dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dapat semakin tertata serta memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat. (Redaksi)