Jakarta, 9 Oktober 2025 – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI berkomitmen mendorong transformasi tata kelola BUMN yang berkelanjutan melalui kolaborasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Jakarta Railway Center (JRC), Jakarta, pada Selasa (8/10).
Kegiatan penandatanganan MoU ini juga diikuti dengan sharing session bertema “Sinergi antara KAI dan PPATK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” Kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis KAI untuk memperkuat sistem pengawasan, deteksi dini, dan tata kelola yang berbasis teknologi.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menilai bahwa kerja sama dengan PPATK merupakan bagian dari transformasi menyeluruh yang dijalankan KAI dalam memperkuat fondasi integritas dan keberlanjutan perusahaan.
“Pencucian uang adalah kejahatan serius yang dapat merusak sistem keuangan dan melemahkan fondasi ekonomi nasional. Melalui kerja sama ini, KAI memperkuat early warning system untuk mendeteksi potensi penyimpangan, mengoptimalkan pengawasan internal berbasis teknologi dan data analitik, serta mempercepat langkah korektif,” ujar Bobby.
Menurut Bobby, kolaborasi dengan PPATK merupakan bentuk nyata komitmen KAI dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman.
“Kolaborasi dengan PPATK adalah bukti bahwa KAI konsisten membangun sistem yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kepentingan negara dan masyarakat,” lanjutnya.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menilai langkah KAI sebagai inovasi penting yang dapat menjadi referensi bagi perusahaan BUMN lain dalam memperkuat tata kelola berkelanjutan.
“Kami mengapresiasi keterbukaan dan komitmen KAI dalam membangun kerja sama yang konstruktif. MoU ini bukan hanya seremonial, tetapi menjadi fondasi kerja nyata yang berkelanjutan. PPATK siap mendukung KAI dalam memperkuat sistem pencegahan dan deteksi dini tindak pidana pencucian uang,” kata Ivan.
Dengan kolaborasi ini, KAI berharap dapat menjadi pelopor BUMN yang tidak hanya efisien secara operasional, tetapi juga unggul dalam transparansi dan keberlanjutan tata kelola. (Redaksi)