Jakarta, 9 Oktober 2025 – Dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan dan pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memperkuat early warning system perusahaan melalui kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua lembaga ditandatangani di Jakarta Railway Center (JRC), Jakarta, pada Selasa (8/10).
Melalui kerja sama ini, KAI menegaskan keseriusannya dalam menciptakan sistem tata kelola yang bersih, akuntabel, dan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG). Kegiatan penandatanganan juga diisi dengan sharing session bertema “Sinergi antara KAI dan PPATK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.”
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menekankan bahwa upaya memperkuat sistem deteksi dini sangat penting untuk mencegah potensi penyimpangan yang dapat mengganggu integritas perusahaan.
“Pencucian uang adalah kejahatan serius yang dapat merusak sistem keuangan dan melemahkan fondasi ekonomi nasional. Melalui kerja sama ini, KAI memperkuat early warning system untuk mendeteksi potensi penyimpangan, mengoptimalkan pengawasan internal berbasis teknologi dan data analitik, serta mempercepat langkah korektif,” ujar Bobby.
Menurut Bobby, inisiatif ini merupakan bagian dari transformasi digital KAI dalam membangun sistem pengawasan modern berbasis data dan analisis risiko.
“Kolaborasi dengan PPATK adalah bukti bahwa KAI konsisten membangun sistem yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kepentingan negara dan masyarakat,” lanjutnya.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menilai langkah KAI sebagai terobosan penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan di lingkungan BUMN.
“Kami mengapresiasi keterbukaan dan komitmen KAI dalam membangun kerja sama yang konstruktif. MoU ini bukan hanya seremonial, tetapi menjadi fondasi kerja nyata yang berkelanjutan. PPATK siap mendukung KAI dalam memperkuat sistem pencegahan dan deteksi dini tindak pidana pencucian uang,” kata Ivan.
Melalui sinergi ini, KAI berharap dapat memperkuat ketahanan sistem keuangan internal dan menjadi pelopor BUMN dalam penerapan teknologi untuk pencegahan tindak kejahatan keuangan. (Redaksi)