Jakarta, 9 Oktober 2025 – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membangun sistem pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang efektif. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) berlangsung di Jakarta Railway Center (JRC), Jakarta, pada Selasa (8/10).
Kolaborasi ini menekankan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan penguatan sistem pengawasan internal berbasis teknologi dan data analitik. Penandatanganan MoU juga diikuti sharing session bertema “Sinergi antara KAI dan PPATK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.”
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan bahwa penguatan sistem pencegahan TPPU menjadi salah satu prioritas utama dalam menjaga integritas perusahaan.
“Pencucian uang adalah kejahatan serius yang dapat merusak sistem keuangan dan melemahkan fondasi ekonomi nasional. Melalui kerja sama ini, KAI memperkuat early warning system untuk mendeteksi potensi penyimpangan, mengoptimalkan pengawasan internal berbasis teknologi dan data analitik, serta mempercepat langkah korektif,” ujar Bobby.
Ia menambahkan bahwa sistem ini juga akan membantu mempercepat identifikasi risiko dan mencegah potensi penyalahgunaan dana perusahaan.
“Kolaborasi dengan PPATK adalah bukti bahwa KAI konsisten membangun sistem yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kepentingan negara dan masyarakat,” lanjutnya.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan bahwa kerja sama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat mekanisme pengawasan keuangan di lingkungan BUMN dan menciptakan budaya kepatuhan yang berkelanjutan.
“Kami mengapresiasi keterbukaan dan komitmen KAI dalam membangun kerja sama yang konstruktif. MoU ini bukan hanya seremonial, tetapi menjadi fondasi kerja nyata yang berkelanjutan. PPATK siap mendukung KAI dalam memperkuat sistem pencegahan dan deteksi dini tindak pidana pencucian uang,” kata Ivan. (Redaksi)