Jakarta, 8 Agustus 2025 – Revolusi dalam pendekatan penyatuan kekuatan hukum terwujud melalui penandatanganan MOU antara IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Momentum revolusioner di Pelindo Tower ini menghadirkan paradigma baru dalam optimalisasi kekuatan hukum, dimana sinergi antara corporate legal framework dengan prosecutorial power menciptakan super-struktur hukum yang mampu mengawal operasional perusahaan dengan tingkat compliance dan integrity yang unprecedented.
Aspek revolusioner dari kesepakatan ini terletak pada pendekatan “unified legal force” yang menghilangkan fragmentasi dalam penanganan aspek hukum perusahaan. Berbeda dengan model konvensional yang memisahkan antara internal legal management dengan external legal oversight, revolusi ini mengintegrasikan kedua kekuatan tersebut dalam satu sistem yang sinergis dan complementary.
IPC TPK, sebagai pioneer dalam implementasi revolutionary legal approach ini, mengembangkan framework yang memungkinkan real-time integration antara corporate legal decision-making dengan prosecutorial guidance. Revolusi ini tidak hanya mengubah cara perusahaan mengelola aspek hukum, namun juga mentransformasi hubungan antara dunia usaha dengan institusi penegak hukum dari yang sebelumnya bersifat adversarial menjadi collaborative.
Kekuatan hukum yang disatukan melalui MOU ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari hukum perdata hingga tata usaha negara, menciptakan comprehensive legal ecosystem yang mampu menghadapi kompleksitas hukum modern. Penyatuan ini menghasilkan efisiensi yang signifikan dalam penanganan permasalahan hukum dan meningkatkan kecepatan serta akurasi dalam pengambilan keputusan yang memiliki implikasi legal.
“Pendampingan hukum dibutuhkan tidak hanya saat terjadi permasalahan, namun juga sebagai bentuk pencegahan. Sebagai operator terminal petikemas, IPC TPK berupaya mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, baik dalam operasional maupun administrasi,” ujar Guna Mulyana, Direktur Utama IPC TPK.
Dr. Syahrul Juaksha Subuki, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, mengapresiasi pendekatan revolusioner ini dan menegaskan komitmen institusinya untuk terus berinovasi dalam mengoptimalkan kekuatan hukum untuk kepentingan pembangunan nasional.
“Kami harap kesepakatan ini mendorong sinergi dan kolaborasi antar kedua institusi dapat memberikan pelayanan yang sejalan dengan hukum yang berlaku. Semoga kesepakatan ini membuat IPC TPK semakin percaya diri dalam menjalankan peran utamanya,” tutup Guna. (Redaksi)