5 Juni 2026 – Dunia ketenagakerjaan Indonesia masih menghadapi tantangan yang tidak ringan sepanjang 2026. Meski berbagai sektor ekonomi menunjukkan aktivitas yang terus bergerak, ribuan pekerja di berbagai daerah harus menerima kenyataan kehilangan mata pencaharian akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK. Data terbaru menunjukkan lebih dari 23 ribu tenaga kerja terdampak PHK hanya dalam lima bulan pertama tahun ini.
Berdasarkan data ketenagakerjaan periode Januari hingga Mei 2026, jumlah pekerja yang mengalami PHK tercatat mencapai 23.470 orang. Angka tersebut menggambarkan bahwa tekanan terhadap pasar tenaga kerja masih terjadi di sejumlah sektor usaha, meskipun kondisinya tidak separah tahun sebelumnya.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025, jumlah PHK tahun ini memang mengalami penurunan cukup signifikan. Pada Januari hingga Mei tahun lalu, jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan mencapai 46.015 orang. Artinya, angka PHK pada tahun ini berkurang hampir setengahnya.
Meski menunjukkan perbaikan, jumlah pekerja yang terdampak tetap menjadi perhatian karena menyangkut keberlangsungan hidup ribuan keluarga yang menggantungkan pendapatan dari pekerjaan formal.
Jawa Barat Menjadi Daerah dengan PHK Tertinggi
Dari seluruh wilayah di Indonesia, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah pekerja terdampak PHK paling banyak sepanjang Januari hingga Mei 2026.
Sebanyak 5.044 pekerja di provinsi tersebut kehilangan pekerjaan. Jumlah itu setara dengan lebih dari 21 persen dari total PHK yang tercatat secara nasional.
Tingginya angka tersebut tidak terlepas dari posisi Jawa Barat sebagai salah satu pusat industri terbesar di Indonesia. Ribuan perusahaan manufaktur, tekstil, otomotif, elektronik, hingga industri pendukung lainnya beroperasi di wilayah ini dan menyerap jutaan tenaga kerja.
Ketika terjadi penyesuaian produksi, efisiensi perusahaan, penurunan permintaan pasar, atau restrukturisasi bisnis, dampaknya dapat langsung dirasakan oleh jumlah pekerja yang sangat besar.
Banten dan Jawa Timur Menempati Posisi Berikutnya
Setelah Jawa Barat, Provinsi Banten menjadi wilayah dengan jumlah PHK terbesar kedua di Indonesia. Sepanjang lima bulan pertama tahun ini, sebanyak 2.596 pekerja tercatat kehilangan pekerjaan.
Banten selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan industri strategis nasional yang menjadi lokasi berbagai pabrik besar. Kondisi ekonomi global maupun domestik dapat memberikan dampak langsung terhadap aktivitas industri dan kebutuhan tenaga kerja di wilayah tersebut.
Sementara itu, Jawa Timur berada di posisi ketiga dengan total 2.332 pekerja terdampak PHK. Sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional, Jawa Timur memiliki aktivitas industri yang cukup beragam mulai dari manufaktur, perdagangan, pengolahan hasil pertanian hingga sektor jasa.
Kalimantan Masuk Daftar Wilayah Terdampak
Tidak hanya wilayah Pulau Jawa, sejumlah provinsi di Kalimantan juga mencatat angka PHK yang cukup tinggi.
Kalimantan Selatan menempati posisi keempat dengan jumlah pekerja terdampak mencapai 1.841 orang. Sementara Kalimantan Timur berada di posisi kelima dengan total 1.831 pekerja kehilangan pekerjaan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap dunia kerja tidak hanya terjadi di kawasan industri manufaktur, tetapi juga menyentuh wilayah yang bergantung pada sektor pertambangan, energi, logistik, dan industri pengolahan sumber daya alam.
Lima Provinsi dengan Jumlah PHK Tertinggi Januari hingga Mei 2026
1. Jawa Barat: 5.044 pekerja
2. Banten: 2.596 pekerja
3. Jawa Timur: 2.332 pekerja
4. Kalimantan Selatan: 1.841 pekerja
5. Kalimantan Timur: 1.831 pekerja
Data Hanya Mencakup Peserta Program JKP
Perlu diketahui bahwa jumlah PHK yang tercatat tersebut hanya mencakup pekerja yang masuk dalam kategori peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Dengan demikian, data tersebut tidak mencerminkan seluruh bentuk berakhirnya hubungan kerja yang terjadi di Indonesia. Pekerja yang berhenti karena mengundurkan diri, memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia tidak termasuk dalam perhitungan tersebut.
Program JKP sendiri merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diberikan kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat PHK. Melalui program ini, pekerja berhak memperoleh manfaat tertentu selama masa transisi sebelum mendapatkan pekerjaan baru.
Tantangan Ketenagakerjaan Masih Membutuhkan Perhatian
Meskipun angka PHK tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi pasar tenaga kerja nasional masih menghadapi berbagai tantangan.
Ketidakpastian ekonomi global, perubahan pola bisnis, transformasi digital, hingga efisiensi perusahaan menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor.
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan juga melakukan penyesuaian strategi untuk menjaga daya saing usaha di tengah perubahan pasar yang berlangsung cepat. Situasi tersebut terkadang berdampak pada pengurangan jumlah pekerja maupun perubahan kebutuhan keterampilan tenaga kerja.
Karena itu, penguatan program perlindungan pekerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penciptaan lapangan kerja baru menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas pasar tenaga kerja nasional.
Harapan untuk Pemulihan Dunia Kerja
Penurunan jumlah PHK dibandingkan tahun sebelumnya memberikan sinyal positif bahwa kondisi ketenagakerjaan mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Namun, upaya pemulihan masih perlu terus dilakukan agar dunia usaha dapat tumbuh lebih kuat dan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Pemerintah, pelaku industri, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan terus memperkuat kolaborasi dalam menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat.
Dengan langkah tersebut, angka PHK dapat terus ditekan dan pasar tenaga kerja Indonesia menjadi lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa mendatang. (Redaksi)