10 November 2026 – Langkah tegas kembali diambil oleh aparat penegak hukum dalam membongkar praktik rasuah yang merugikan negara di sektor pertambangan. Kejaksaan Agung Republik Indonesia secara resmi mengonfirmasi telah melaksanakan serangkaian penggeledahan di berbagai lokasi strategis yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara. Operasi penegakan hukum yang mencakup rentang waktu penyelidikan dari tahun 2013 hingga 2025 ini berfokus pada sejumlah perusahaan yang disinyalir kuat terlibat dalam aktivitas ilegal. Melalui tindakan proaktif ini, korps adhyaksa bertekad untuk menyisir seluruh bukti penting guna mengembalikan kerugian keuangan negara serta menyeret para pihak yang bertanggung jawab ke meja hijau.
Dalam keterangannya kepada awak media di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta Selatan, Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna memaparkan bahwa tim penyidik telah mendatangi kurang lebih enam tempat berbeda. Lokasi penggeledahan tersebut meliputi Kantor PT AMI di Kendari, Kantor PT AMI di lokasi tambang daerah Konawe Utara, serta Kantor PT KAA yang juga berlokasi di Konawe Utara. Selain itu, penyidik turut menyasar titik operasional lainnya seperti Kantor PT AMI di Kendari, Kantor PT AMI di Buton Tengah, hingga Kantor PT AMID di wilayah Buton Tengah. Seluruh rangkaian penggeledahan ini dilakukan secara cermat demi mengamankan dokumen penting dan barang bukti pendukung yang diperlukan untuk memperkuat konstruksi hukum perkara tersebut.
Sebelum tindakan penggeledahan masif ini dilakukan, penyidik Kejaksaan Agung terlebih dahulu menetapkan satu korporasi sebagai tersangka dalam skandal pertambangan bernilai fantastis ini. Perusahaan yang disematkan status tersangka korporasi tersebut adalah PT Bumi Sentosa Jaya atau yang dikenal dengan PT BSJ. Berdasarkan temuan penyidik, PT BSJ diduga kuat telah melanggar ketentuan hukum berat terkait izin pengoperasian pertambangan nikel di wilayah Sulawesi Tenggara selama bertahun-tahun. Perusahaan tersebut terbukti tetap nekad menjalankan kegiatan penambangan meskipun masa berlaku izin operasional resminya telah kedaluwarsa sejak tahun 2014 silam hingga batas waktu penyelidikan di tahun 2025.
Berdasarkan hasil pendalaman lebih lanjut yang dilakukan oleh tim penyidik, terungkap bahwa operasional PT BSJ dikendalikan oleh seorang figur kunci berinisial Arif Kurniawan. Yang bersangkutan diidentifikasi sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner yang menikmati sebagian besar keuntungan dari praktik penambangan ilegal tersebut. Nama Arif Kurniawan sendiri sebelumnya telah menjadi sorotan publik setelah pihak kejaksaan mengumumkan dimulainya penyidikan atas karut-marut tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Penyelidikan ini tidak hanya berfokus pada pelanggaran izin tambang semata, melainkan juga merambah pada aliran dana mencurigakan yang diduga mengalir kepada sejumlah oknum penyelenggara negara.
Lebih lanjut, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pertambangan Khusus Saiful Bahri Siregar menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut diduga memberikan suap demi memuluskan berbagai urusan administratif. Suap ini diberikan kepada oknum penyelenggara negara agar segala proses mulai dari penerbitan izin tambang, pengawasan produksi, hingga kelancaran penjualan nikel dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi yang sah. Pihak kejaksaan memastikan akan terus mengembangkan penyidikan mendalam guna menguak siapa saja pejabat publik yang ikut menikmati aliran dana haram tersebut. Komitmen penuh ini menunjukkan keseriusan negara dalam membersihkan sektor pertambangan dari praktik kotor yang merusak lingkungan dan merugikan perekonomian nasional. (redaksi)