Solo, 17 Oktober 2026 – Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) semakin mengubah cara informasi diproduksi, disebarkan, dan diterima oleh masyarakat. Di tengah perubahan tersebut, profesi hubungan masyarakat (humas) menghadapi tantangan untuk tetap memastikan komunikasi yang disampaikan organisasi akurat, kredibel, dan dapat dipercaya.
Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS), Boy Kelana, mengatakan kemajuan teknologi komunikasi tidak selalu berjalan beriringan dengan peningkatan pemahaman antarmanusia. Akses informasi yang semakin luas justru membuat masyarakat menghadapi tantangan dalam membedakan fakta, opini, manipulasi, dan kebohongan.
“Artificial Intelligence telah menghadirkan peluang luar biasa bagi peradaban manusia. Namun, pada saat yang sama, AI juga meningkatkan kemampuan menciptakan disinformasi, deepfake, manipulasi persepsi, dan berita palsu dalam skala serta kecepatan yang sebelumnya sulit dibayangkan,” kata Boy saat membuka Konvensi Humas Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (17/10/2026).
Menurut Boy, kemampuan algoritma dalam menyebarkan informasi membuat sebuah narasi dapat menjangkau jutaan orang hanya dalam hitungan detik. Namun, kecepatan tersebut tidak otomatis menjamin kebenaran informasi maupun tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkannya.
“Algoritma dapat membuat sebuah narasi menjangkau jutaan orang hanya dalam hitungan detik. Namun, algoritma tidak selalu dapat membedakan mana yang benar, mana yang adil, dan mana yang bertanggung jawab,” jelas Boy. Kondisi ini turut mengubah peran praktisi humas. Humas tidak lagi cukup berperan sebagai penyampai informasi, tetapi dituntut mampu membaca konteks, mengidentifikasi risiko komunikasi, memahami dinamika publik, serta memberikan kejelasan di tengah ketidakpastian.
Boy menekankan bahwa pemanfaatan teknologi perlu berjalan beriringan dengan kemampuan manusia. Kemampuan berpikir kritis, kecerdasan emosional, empati, dan kebijaksanaan menjadi bagian penting yang perlu dimiliki praktisi humas dalam menghadapi perkembangan teknologi.
“Kita membutuhkan kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional. Kita membutuhkan data dan teknologi, tetapi juga empati dan wisdom. Kita harus memahami persoalan lokal, tetapi tidak boleh kehilangan perspektif global,” kata Boy.
Dalam praktiknya, penggunaan AI juga menuntut praktisi humas semakin disiplin dalam memverifikasi informasi, menjaga kerahasiaan data, serta memastikan setiap materi komunikasi memenuhi standar akurasi dan etika. Teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja, tetapi keputusan komunikasi dan tanggung jawab atas informasi yang disampaikan kepada publik tetap berada pada manusia.
Publik Mulai Mengakses Informasi melalui AI
Perubahan cara masyarakat memperoleh informasi juga menjadi perhatian Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI (Wamenkomdigi), Nezar Patria. Menurutnya, perkembangan teknologi telah membuat publik tidak selalu memperoleh informasi secara langsung dari perusahaan, lembaga, atau institusi yang bersangkutan.
Saat ini, masyarakat dapat mencari informasi mengenai kebijakan, kinerja, maupun reputasi sebuah organisasi melalui teknologi pencarian berbasis AI. Kondisi tersebut membuat kualitas informasi yang tersedia mengenai sebuah organisasi menjadi semakin penting.
“Sekarang ini kalau kita lihat kekuatan humas sebetulnya bagaimana kita memproduksi data-data itu menjadi data-data yang trusted. Namun hari ini publik tidak lagi mengakses data-data dari korporasi, dari lembaga, dari institusi yang langsung berhubungan dengan humas, tapi lewat Artificial Intelligence,” kata Nezar saat menjadi pembicara kunci dalam Konvensi Humas Indonesia di Solo, Sabtu (17/10/2026).
Menurut Nezar, perubahan tersebut menghadirkan tantangan baru bagi praktisi humas untuk memastikan informasi resmi organisasi tersedia secara baik, akurat, dan memiliki kredibilitas yang kuat. Tantangan komunikasi saat ini tidak lagi sebatas memperluas akses terhadap informasi, tetapi juga memastikan publik memperoleh informasi yang berkualitas dan memiliki kedalaman.
“Tantangan terbesar kita saat ini bukan lagi akses, tetapi soal kedalaman. Memakai AI saja tidak cukup, yang menentukan adalah kapabilitas dan kebijaksanaan dalam menggunakannya,” ujar Nezar.
Nezar juga menekankan bahwa AI perlu ditempatkan sebagai alat bantu dan mitra kerja, bukan sebagai pengganti penalaran serta tanggung jawab manusia. Pemanfaatan teknologi perlu disertai prinsip transparansi, etika, dan akuntabilitas, terutama dalam komunikasi publik.
Pesan tersebut mempertegas bahwa perkembangan AI tidak menghilangkan peran strategis humas. Sebaliknya, semakin berkembangnya teknologi justru menuntut praktisi humas untuk semakin kuat dalam memastikan informasi organisasi dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, tantangan humas di era AI bukan semata-mata mengenai seberapa cepat profesi ini mengadopsi teknologi terbaru. Lebih dari itu, bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas komunikasi tanpa mengesampingkan nilai-nilai yang menjadi fondasinya.
Di tengah arus informasi yang semakin cepat, integritas, kredibilitas, dan kepercayaan menjadi modal penting bagi humas dalam menjalankan perannya sebagai penjaga hubungan antara organisasi dan publik. (siaran pers)