19 Oktober 2026 – Hasil riset nasional terbaru merekam peta kepuasan masyarakat terhadap perjalanan roda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan laporan temuan lapangan, publik memberikan apresiasi yang sangat positif pada sektor pelayanan dasar serta pertahanan negara. Namun di sisi lain, catatan kritis yang cukup tajam masih tertuju pada sektor pengelolaan perekonomian nasional serta penegakan hukum di tanah air.
Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil pemetaan tingkat kepercayaan publik terhadap jajaran kabinet di berbagai bidang strategis. Riset ini melibatkan sebanyak 1.220 responden yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan disaring menggunakan metode multistage random sampling. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung pada kurun waktu akhir September hingga awal Oktober, dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dan margin of error berkisar pada plus minus 2,9 persen.
Berdasarkan paparan data tersebut, sektor pendidikan berhasil menempati posisi puncak sebagai bidang kerja dengan tingkat kepuasan publik tertinggi, yakni menyentuh angka 66,3 persen. Sementara itu, performa pemerintah pada bidang pertahanan dan keamanan serta bidang sosial budaya turut mengantongi penilaian yang solid, di mana masing-masing meraih angka kepuasan sebesar 63,7 persen. Sektor pelayanan kesehatan juga mencatatkan angka kepercayaan yang tergolong tinggi dari masyarakat, yaitu sebesar 62,1 persen.
Meskipun layanan publik dan keamanan mendapat respons positif, potret berbeda terlihat pada sektor politik, hukum, dan perekonomian. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap stabilitas politik nasional berada di angka 53,6 persen. Sektor penegakan hukum dan pemberantasan korupsi mulai memasuki zona kritis dengan angka kepuasan hanya 43,1 persen, di mana persentase masyarakat yang merasa tidak puas justru lebih dominan mencapai 47,5 persen.
Tantangan terbesar bagi pemerintahan saat ini berada pada sektor ekonomi, yang tercatat mendapatkan evaluasi paling rendah dari publik. Hanya sebanyak 36,8 persen responden yang mengaku puas dengan kondisi perekonomian, sementara 57,8 persen sisanya menyatakan tidak puas. Temuan ini menegaskan bahwa sektor perekonomian dan penegakan hukum menjadi pekerjaan rumah terbesar yang mendesak untuk segera dibenahi demi menjaga kepercayaan masyarakat dalam jangka panjang. (redaksi)