15 September 2026 – Pemerintah mulai memperketat perhatian terhadap pergerakan harga sejumlah bahan pangan yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi nasional. Daging ayam ras, telur ayam ras, dan beras menjadi tiga komoditas yang kini mendapat perhatian khusus karena kenaikan harganya dapat langsung memengaruhi daya beli masyarakat. Pemerintah daerah diminta tidak menunggu harga melonjak terlalu tinggi sebelum mengambil langkah pengendalian. Pemantauan dan intervensi sejak awal dinilai menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga di berbagai daerah.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan kondisi inflasi nasional saat ini masih berada pada tingkat yang relatif terkendali. Namun, angka inflasi menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, sehingga perkembangan harga komoditas pangan tetap perlu diwaspadai. Inflasi nasional tercatat sebesar 3,19 persen, meningkat dari sebelumnya yang berada di level 2,88 persen. Secara bulanan, pergerakan inflasi dari Juli ke Agustus 2026 juga mengalami kenaikan sebesar 0,21 persen.
Menurut Tito, peningkatan inflasi tersebut antara lain dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, selain kelompok pendidikan serta perawatan pribadi. Kondisi tersebut membuat pergerakan harga bahan pangan menjadi salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius. Apabila kenaikan harga terjadi secara berkelanjutan dan meluas, tekanan terhadap inflasi dapat semakin besar. Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat pemantauan terhadap komoditas yang memiliki pengaruh besar terhadap kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Daging ayam ras, telur ayam ras, dan beras menjadi komoditas pangan yang secara khusus perlu dipantau. Ketiga bahan pangan tersebut memiliki tingkat konsumsi yang tinggi sehingga perubahan harga dapat dengan cepat dirasakan masyarakat. Pemerintah perlu mengetahui penyebab kenaikan harga sejak awal, baik yang berkaitan dengan produksi, distribusi, maupun kondisi pasokan di pasar. Dengan mengetahui sumber persoalannya, langkah intervensi dapat dilakukan secara lebih tepat dan tidak sekadar merespons ketika harga sudah terlanjur meningkat.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, Bulog, Badan Pangan Nasional, distributor, dan produsen. Operasi pasar dapat menjadi pilihan apabila kondisi harga membutuhkan intervensi langsung untuk menjaga ketersediaan pasokan. Pada saat yang sama, pemerintah juga perlu mempertemukan pelaku usaha dalam rantai pasok untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kenaikan harga. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan pasokan maupun kenaikan harga yang tidak terkendali.
Upaya pengendalian inflasi tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting karena kondisi harga pangan di setiap wilayah dapat berbeda akibat faktor pasokan, distribusi, produksi, hingga pola konsumsi masyarakat. Oleh sebab itu, daerah dengan tingkat inflasi yang relatif tinggi diminta segera memperkuat koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID. Koordinasi yang cepat dinilai dapat membantu pemerintah menentukan langkah intervensi sebelum tekanan harga semakin besar.
Selain persoalan pangan, pemerintah juga mengingatkan adanya faktor eksternal yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi, salah satunya pergerakan harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak dapat berdampak terhadap berbagai biaya operasional, termasuk sektor transportasi. Salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian adalah angkutan udara karena perubahan harga avtur dapat berpengaruh terhadap biaya penerbangan. Kondisi tersebut perlu diantisipasi agar dampaknya terhadap tarif angkutan yang berada dalam pengaturan pemerintah dapat dikendalikan.
Pemerintah daerah juga diminta memperhatikan disparitas inflasi yang terjadi antarwilayah. Setiap daerah memiliki kondisi ekonomi dan karakteristik distribusi pangan yang berbeda, sehingga tingkat tekanan harga tidak selalu sama. Daerah yang mampu menjaga kestabilan harga dinilai telah memberikan kontribusi penting dalam menjaga inflasi secara nasional. Sebaliknya, daerah yang mencatat inflasi tinggi perlu segera melakukan evaluasi dan memperkuat koordinasi agar permasalahan tidak berlarut-larut.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir menekankan pentingnya pendekatan antisipatif dalam pengendalian harga. Pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait perlu memahami pola konsumsi masyarakat sekaligus mengikuti perubahan harga secara berkala. Pemantauan tersebut diperlukan untuk menentukan batas toleransi kenaikan harga dan mengetahui kapan intervensi harus mulai dilakukan. Dengan demikian, pemerintah tidak baru mengambil tindakan setelah harga komoditas mengalami lonjakan yang cukup tinggi.
Pemantauan juga perlu dilakukan secara menyeluruh di sepanjang rantai distribusi, khususnya untuk komoditas daging ayam. Pemerintah diminta melihat perkembangan harga mulai dari tingkat peternak, distributor, hingga konsumen akhir. Cara tersebut dapat membantu mengidentifikasi titik yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga sekaligus memastikan kebijakan pengendalian tidak salah sasaran. Apabila ditemukan persoalan pada salah satu mata rantai distribusi, intervensi dapat diarahkan langsung ke bagian tersebut.
Langkah serupa juga perlu diterapkan terhadap beras, telur ayam ras, dan komoditas pangan lainnya yang memiliki pengaruh terhadap inflasi. Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan di pasar, tetapi perlu mempertimbangkan kondisi produksi dan ketersediaan pasokan dari hulu. Dengan data yang lebih lengkap, pemerintah dapat memperkirakan potensi kenaikan harga lebih awal dan menyiapkan kebijakan sebelum dampaknya dirasakan masyarakat secara luas. Strategi tersebut sekaligus dapat membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah perubahan kondisi ekonomi.
Pemerintah berharap pengendalian harga dapat dilakukan secara konsisten melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Stabilitas harga pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan stok, tetapi juga kelancaran distribusi dan kemampuan pemerintah merespons perubahan permintaan. Karena itu, pemantauan rutin, koordinasi lintas sektor, serta intervensi yang cepat menjadi langkah penting untuk menjaga inflasi tetap berada dalam kondisi terkendali. Perhatian terhadap ayam, telur, dan beras diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mencegah tekanan harga pangan berkembang menjadi persoalan inflasi yang lebih luas. (Redaksi)