15 September 2026 – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Makassar dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian pemerintah. Barisan kendaraan terlihat mengular saat masyarakat berupaya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat mengenai ketersediaan BBM, terutama karena antrean terjadi di sejumlah titik sekaligus. Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kondisi tersebut tidak disebabkan oleh kelangkaan stok BBM secara nasional.
Bahlil menjelaskan bahwa persediaan BBM nasional masih berada di atas batas minimum yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan pengecekan yang dilakukan, cadangan BBM nasional masih berada di kisaran 20 hari sehingga seharusnya tidak terjadi gangguan pasokan yang menyebabkan antrean panjang. Karena itu, ia menilai fenomena yang terjadi di Makassar perlu dilihat dari sisi lain, khususnya perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap BBM bersubsidi.
Menurut Bahlil, salah satu faktor yang mendorong terjadinya antrean adalah pergeseran konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Perubahan tersebut terjadi karena terdapat perbedaan harga yang cukup besar antara kedua jenis BBM tersebut. Ketika harga BBM nonsubsidi meningkat, sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan produk nonsubsidi kemudian memilih beralih menggunakan BBM yang mendapatkan subsidi pemerintah.
Peralihan penggunaan tersebut kemudian meningkatkan permintaan terhadap BBM subsidi di sejumlah wilayah. Kondisi itu dinilai menjadi salah satu penyebab antrean kendaraan semakin panjang, termasuk di Makassar. Bahlil menilai fenomena tersebut perlu menjadi perhatian karena peningkatan permintaan secara tiba-tiba dapat memberikan tekanan terhadap distribusi BBM subsidi di tingkat SPBU, meskipun persediaan nasional secara keseluruhan masih mencukupi.
Namun, persoalan antrean di Makassar tidak hanya berkaitan dengan perubahan pilihan konsumen. Bahlil mengungkapkan adanya dugaan praktik pengisian BBM subsidi dalam jumlah yang sangat besar oleh kendaraan tertentu. Ia menyebut terdapat kendaraan seperti mobil jenis Pajero dan truk yang diduga telah dimodifikasi dengan kapasitas tangki jauh lebih besar dibandingkan kondisi normal.
Modifikasi tersebut memungkinkan kendaraan menampung BBM dalam jumlah ratusan liter dalam sekali pengisian. Bahlil bahkan menyebut terdapat kendaraan yang menggunakan tangki berkapasitas hingga sekitar 700 liter atau mencapai satu ton. Jika praktik semacam itu benar terjadi, konsumsi BBM subsidi dalam jumlah besar oleh satu kendaraan dapat mengurangi kesempatan masyarakat lain untuk memperoleh bahan bakar sesuai kebutuhannya.
Bahlil pun meminta dukungan aparat Kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan penggunaan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi tersebut. Menurutnya, pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi perlu diperkuat agar bahan bakar yang mendapatkan dukungan anggaran negara benar-benar digunakan oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan subsidi. Penindakan juga diperlukan apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam proses pembelian maupun pemanfaatan BBM subsidi.
Selain dugaan penggunaan tangki berkapasitas besar, Bahlil juga menyoroti indikasi adanya pola antrean yang tidak sepenuhnya didorong oleh kebutuhan mengisi bahan bakar. Ia menyebut terdapat kendaraan yang sudah mengantre meskipun isi tangki sebenarnya belum kosong. Dalam kondisi tertentu, kendaraan tersebut disebut hanya melakukan pengisian dalam jumlah relatif kecil, seperti 10 liter, 15 liter, atau 20 liter.
Situasi tersebut dinilai semakin memperpanjang antrean dan membuat distribusi BBM subsidi di SPBU menjadi tidak optimal. Kendaraan yang sebenarnya belum membutuhkan pengisian dalam jumlah besar tetap berada dalam antrean sehingga ruang pelayanan di SPBU semakin terbatas. Apabila pola tersebut terjadi secara berulang dan dilakukan oleh banyak kendaraan, waktu tunggu masyarakat lainnya dapat semakin panjang.
Pemerintah kini perlu memastikan bahwa antrean BBM subsidi di Makassar benar-benar ditangani dari sisi pasokan maupun tata kelola distribusinya. Ketersediaan stok nasional yang masih berada di atas batas minimum perlu diikuti dengan pengawasan distribusi di lapangan agar tidak terjadi ketimpangan antara ketersediaan BBM dan akses masyarakat terhadap bahan bakar. Pemeriksaan terhadap dugaan kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi juga menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi.
Di sisi lain, pergeseran masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi menunjukkan bahwa perubahan harga dapat memengaruhi pola konsumsi secara signifikan. Ketika selisih harga semakin besar, tekanan terhadap produk bersubsidi berpotensi meningkat karena semakin banyak konsumen yang berusaha mendapatkan BBM dengan harga lebih rendah. Kondisi ini membuat pengawasan distribusi menjadi semakin penting agar subsidi pemerintah tidak justru terkonsentrasi pada pihak-pihak yang tidak seharusnya menerima manfaatnya.
Bahlil menegaskan bahwa persoalan antrean tersebut tidak dapat semata-mata disimpulkan sebagai tanda kelangkaan BBM. Dengan cadangan nasional yang disebut masih mencukupi, pemerintah melihat terdapat sejumlah faktor lain yang perlu diperiksa, mulai dari perubahan pola konsumsi hingga dugaan penyalahgunaan BBM subsidi. Penanganan di lapangan pun membutuhkan koordinasi antara pemerintah dan aparat penegak hukum agar distribusi BBM subsidi dapat berjalan sesuai peruntukannya. (Redaksi)