15 Juli 2026 – Pemerintah Indonesia kembali memperluas kebijakan bebas visa kunjungan dengan menambahkan sejumlah negara dan wilayah ke dalam daftar penerima fasilitas tersebut. Kebijakan yang mulai berlaku pada 9 Juli 2026 ini diharapkan mampu meningkatkan arus wisatawan mancanegara, memperkuat hubungan diplomatik, serta membuka peluang investasi dan perdagangan yang lebih luas. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil melalui proses evaluasi yang ketat dengan mempertimbangkan aspek keamanan nasional, prinsip timbal balik, hingga manfaat ekonomi bagi Indonesia.
Penambahan daftar negara bebas visa ditetapkan melalui Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penambahan Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu yang Diberikan Bebas Visa Kunjungan. Dengan diberlakukannya aturan baru tersebut, regulasi sebelumnya yang mengatur daftar negara penerima fasilitas serupa resmi dicabut dan dinyatakan tidak lagi berlaku. Langkah ini menjadi bagian dari penyempurnaan kebijakan pemerintah dalam menyesuaikan dinamika hubungan internasional dan kebutuhan pengembangan sektor pariwisata nasional.
Dalam regulasi terbaru tersebut, pemerintah memasukkan enam negara dan wilayah baru yang warganya kini dapat menikmati fasilitas bebas visa saat berkunjung ke Indonesia. Keenam pihak tersebut adalah Republik Turki, Republik Federasi Brasil, Republik Peru, Republik Kazakhstan, Daerah Administratif Khusus Makau di Republik Rakyat Tiongkok, serta Republik Belarus. Dengan bertambahnya daftar tersebut, Indonesia semakin memperluas akses bagi wisatawan dan pelaku usaha dari berbagai kawasan dunia untuk datang ke Tanah Air dengan proses yang lebih mudah.
Pemerintah berharap kebijakan ini mampu memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor strategis. Kemudahan akses masuk diyakini dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing, memperbesar peluang kerja sama bisnis, serta mendorong masuknya investasi dari negara-negara mitra. Selain itu, kebijakan bebas visa juga dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan ekonomi global sekaligus meningkatkan daya saing sektor pariwisata nasional di tengah persaingan antarnegara dalam menarik wisatawan internasional.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan bahwa perluasan daftar negara bebas visa bukan merupakan kebijakan yang diambil secara sembarangan. Menurutnya, pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh dengan berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan. Setiap negara yang memperoleh fasilitas tersebut telah melalui penilaian berdasarkan prinsip resiprokal atau timbal balik, tingkat keamanan, potensi peningkatan sektor pariwisata, peluang investasi, manfaat ekonomi, serta berbagai pertimbangan strategis lainnya.
Agus juga menekankan bahwa Indonesia tidak memberikan fasilitas bebas visa tanpa dasar yang jelas. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat hubungan bilateral sekaligus memberikan manfaat nyata bagi kepentingan ekonomi dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap keputusan selalu didasarkan pada kepentingan negara dengan tetap mengedepankan prinsip selektivitas dalam kebijakan keimigrasian.
Salah satu negara yang menyambut positif kebijakan tersebut adalah Kazakhstan. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Fadjroel Rachman, menilai keputusan pemerintah Indonesia sebagai langkah bersejarah dalam mempererat hubungan kedua negara. Menurutnya, pemberian fasilitas bebas visa akan memperluas peluang kerja sama di berbagai bidang, mulai dari pariwisata, perdagangan, investasi, hingga pendidikan. Ia juga mengingatkan bahwa Kazakhstan sebelumnya telah lebih dahulu memberikan fasilitas bebas visa bagi warga negara Indonesia yang berkunjung ke negaranya.
Lebih lanjut, Fadjroel optimistis hubungan ekonomi Indonesia dan Kazakhstan akan berkembang semakin pesat seiring berbagai kesepakatan kerja sama yang telah dibangun kedua negara. Ia memperkirakan nilai perdagangan bilateral berpotensi meningkat hingga sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun mendatang. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudahan mobilitas masyarakat kedua negara juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antarmasyarakat melalui kunjungan wisata, kegiatan bisnis, investasi, maupun pertukaran pendidikan.
Dengan bertambahnya daftar negara penerima fasilitas bebas visa, pemerintah berharap Indonesia semakin menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan dan investor asing. Di sisi lain, kebijakan ini juga membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia untuk memperluas hubungan internasional melalui kerja sama ekonomi, pendidikan, dan budaya dengan negara-negara mitra. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global melalui kebijakan keimigrasian yang adaptif, selektif, dan berorientasi pada kepentingan nasional. (Redaksi)