Jakarta, 5 November 2025 – Kolaborasi strategis antara Badan Pertanahan Nasional Cilacap dan PT Kereta Api Indonesia Daop 5 Purwokerto membuahkan hasil konkret dengan diserahkannya sepuluh sertipikat tanah kepada operator kereta api tersebut. Andri Kristanto selaku Kepala BPN Cilacap secara resmi menyerahkan dokumen kepemilikan atas lahan seluas total 196.960 meter persegi yang tersebar di dua kecamatan. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mengamankan aset strategis negara di sektor transportasi perkeretaapian.
Penerimaan sertipikat dilakukan secara simbolis oleh Vice President Daop 5 Purwokerto, Gun Gun Nugraha, yang mewakili manajemen perusahaan dalam acara seremonial tersebut. Kesepuluh dokumen kepemilikan ini bukan sekadar lembaran kertas, melainkan instrumen hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan terhadap aset perkeretaapian dari berbagai potensi permasalahan di masa depan. Dengan dokumentasi yang lengkap, KAI dapat menjalankan operasional dengan lebih tenang dan terencana.
Krisbiyantoro, Manajer Humas Daop 5 Purwokerto, menjelaskan bahwa sinergi antara kedua institusi ini merupakan wujud nyata dari tata kelola pemerintahan yang baik. “Legalitas aset ini sangat penting, tidak hanya untuk kepastian hukum atas kepemilikan lahan, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset negara,” ujarnya dalam keterangan resmi. Menurutnya, kerja sama lintas sektoral seperti ini harus terus didorong untuk memastikan aset negara terlindungi dan dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat luas.
Keberhasilan koordinasi antara BPN dan KAI ini diharapkan dapat menjadi model bagi pengurusan aset perkeretaapian di daerah lain. Dengan sertipikat resmi di tangan, potensi konflik agraria dapat diminimalisir sehingga KAI dapat lebih fokus pada pengembangan infrastruktur dan peningkatan layanan. Masyarakat pengguna jasa kereta api akan merasakan dampak positifnya melalui layanan yang lebih baik dan jaringan transportasi yang terus berkembang untuk mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi regional.
(Redaksi)