16 November 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi tancap gas memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan pada pertengahan November 2026 ini. Kepastian dimulainya proses legislasi regulasi strategis tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, pada Senin (16/11/2026). Langkah cepat ini sekaligus menjadi penanda dimulainya penyusunan payung hukum yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk mengatur mekanisme penyadapan dalam proses penegakan hukum maupun kepentingan intelijen negara di Indonesia.
Sebagai langkah pembuka dalam rangkaian pembahasan RUU Penyadapan, Komisi III DPR RI menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri. Forum resmi tersebut secara khusus digelar dengan agenda utama mendengarkan pandangan, masukan teknis, serta kebutuhan operasional dari pihak kepolisian sebagai salah satu institusi penegak hukum. Penjaringan aspirasi sejak tahap awal ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai batasan wewenang, pengawasan, serta perlindungan hak privasi warga negara agar regulasi yang dihasilkan nantinya berjalan seimbang dan tidak tumpang tindih dengan aturan yang sudah ada.
Dimulainya pembahasan RUU Penyadapan pada hari ini terbilang lebih cepat dibandingkan proyeksi awal yang sempat disampaikan oleh pimpinan Komisi III DPR RI. Sebelumnya, Habiburokhman sempat memperkirakan bahwa pembahasan RUU Penyadapan baru akan digulirkan pada bulan Desember 2026 setelah pihaknya merampungkan pembahasan RUU Perampasan Aset yang ditargetkan selesai pada November 2026. Namun, dinamika jadwal kerja di parlemen memungkinkan Komisi III untuk segera membuka tahapan awal RUU Penyadapan tanpa harus menunggu pergantian bulan.
Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (5/11/2026) lalu, Habiburokhman memang telah menegaskan komitmen kuat lembaganya untuk menuntaskan sejumlah agenda legislasi prioritas secara beruntun. Ia menyebut bahwa setelah fokus penuh pada penyelesaian RUU Perampasan Aset, Komisi III akan langsung memacu pembahasan tiga rancangan undang-undang lainnya, termasuk RUU Penyadapan. Dengan dimulainya agenda RDP bersama jajaran Polri hari ini, publik kini menantikan sejauh mana komitmen parlemen dalam merancang aturan penyadapan yang akuntabel, transparan, dan tetap menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum. (redaksi)

