24 Oktober 2026 – Di tengah derasnya arus arus informasi dan ketatnya persaingan narasi di era digital, peran pers nasional kembali menjadi sorotan utama dalam menjaga stabilitas serta masa depan bangsa. Pers tidak hanya dituntut untuk menyajikan berita secara cepat, tetapi juga harus mampu menjadi benteng pertahanan informasi yang menjaga kualitas demokrasi dan memperkokoh persatuan. Gagasan mengenai pentingnya jurnalisme yang berorientasi pada kepentingan nasional kini menjadi perhatian mendesak bagi seluruh insan media di Tanah Air.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Ace Hasan Syadzily, menyerukan ajakan hangat kepada seluruh insan pers untuk mulai membangun jurnalisme kebangsaan demi mengawal visi Indonesia Emas 2045. Dalam agenda Rapat Kerja Nasional Forum Wartawan Kebangsaan yang digelar di Jakarta Pusat, dirinya menegaskan bahwa persoalan media saat ini harus dipandang melalui sudut pandang geopolitik dan ketahanan nasional. Dunia saat ini tidak hanya diwarnai oleh persaingan sektor ekonomi dan militer semata, melainkan juga pertarungan narasi di ruang publik.
Konsep jurnalisme kebangsaan yang digagas mencakup sikap kritis yang dilandasi rasa cinta pada tanah air, independensi yang bertanggung jawab kepada publik, serta keberanian yang berpijak pada fakta objektif. Pers yang profesional hendaknya senantiasa tunduk pada etika dan berpegang teguh pada empat konsensus dasar bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika. Melalui landasan tersebut, insan media diharapkan mampu menyampaikan kritik konstruktif tanpa memicu keretakan sosial di tengah masyarakat.
Tantangan media di era modern juga semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi digital yang rentan memicu disinformasi, propaganda, serta polarisasi sosial. Wartawan masa kini dituntut tidak hanya memahami isi berita, tetapi juga peka terhadap asal-usul informasi, jaringan penyebarannya, serta dampak strategis yang ditimbulkannya. Peran pers telah bergeser dari sekadar penyampai kabar menjadi pemandu masyarakat dalam memahami peta persoalan secara jernih dan berintegritas.
Agenda bernilai strategis ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi lembaga ketahanan negara, pendiri forum wartawan, para pemimpin redaksi media massa, serta belasan jurnalis dari berbagai daerah. Kolaborasi antara lembaga pemerintah dan insan pers ini diharapkan mampu memperkuat persatuan nasional serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada akhirnya, media yang merdeka, profesional, dan berwawasan kebangsaan merupakan pilar utama penjaga kedaulatan serta masa depan Indonesia. (redaksi)