19 Agustus 2026 – Ratusan mahasiswa turun ke jalan di kawasan Jakarta Pusat untuk menyampaikan kritik terhadap sejumlah persoalan yang dinilai masih dihadapi masyarakat setelah 81 tahun Indonesia merdeka. Aksi yang melibatkan mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI bersama Front Mahasiswa Nasional tersebut berlangsung di kawasan Jalan Sudirman pada Selasa, 18 Agustus 2026. Massa membawa sejumlah tuntutan yang mencakup persoalan ekonomi, pemerintahan, agraria, pembangunan, hingga penanganan bencana. Aksi tersebut juga berdampak pada arus lalu lintas karena kendaraan dari arah Dukuh Atas menuju Bundaran HI sempat tidak dapat melintas.
Massa aksi mulai berdatangan sekitar pukul 13.53 WIB dengan membawa mobil komando yang kemudian diikuti rombongan mahasiswa berjalan kaki. Para peserta aksi datang dengan mengenakan almamater berwarna kuning dan hijau sebagai identitas kelompok mereka. Selain itu, mahasiswa membawa spanduk yang memuat berbagai tuntutan serta bendera organisasi. Sejumlah peserta kemudian menyampaikan orasi secara bergantian untuk menjelaskan alasan mereka turun ke jalan dan menyuarakan aspirasi kepada pemerintah.
Rencananya, massa mahasiswa akan bergerak menuju kawasan Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI. Namun, rombongan tersebut tertahan sebelum mencapai Halte Tosari. Kawasan tersebut kemudian menjadi titik berlangsungnya penyampaian orasi dari sejumlah perwakilan mahasiswa. Massa tetap menyuarakan tuntutan meskipun tidak dapat mencapai lokasi tujuan awal yang telah direncanakan.
Aksi tersebut juga menyebabkan perubahan arus lalu lintas di Jalan Sudirman. Ruas jalan dari arah Dukuh Atas menuju Bundaran HI ditutup sementara untuk mengantisipasi dampak dari keberadaan massa. Kendaraan yang hendak melintas di jalur tersebut kemudian diarahkan untuk berputar balik. Pengaturan lalu lintas dilakukan agar pergerakan kendaraan tetap dapat berlangsung di tengah aktivitas demonstrasi.
Aksi mahasiswa tersebut mengusung tema “Rebut Kemerdekaan”. BEM UI menyatakan momentum peringatan 81 tahun kemerdekaan menjadi salah satu alasan mahasiswa kembali menyampaikan aspirasi. Menurut mereka, usia kemerdekaan yang telah mencapai lebih dari delapan dekade seharusnya menjadi kesempatan untuk mengevaluasi sejauh mana cita-cita pendirian negara telah diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.
Mahasiswa menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara cita-cita kemerdekaan dengan kondisi yang mereka lihat saat ini. Kritik diarahkan terhadap tata kelola pemerintahan, kondisi ekonomi, penegakan hukum, serta pemenuhan hak masyarakat. Mereka juga menyoroti persoalan lapangan kerja, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta kebijakan pembangunan yang dinilai perlu dievaluasi.
Dalam pandangan BEM UI, persoalan kedaulatan juga menjadi salah satu isu yang perlu diperhatikan. Mahasiswa menilai kekuasaan negara tidak seharusnya hanya terkonsentrasi pada kelompok elite tertentu. Mereka menginginkan adanya penguatan kembali peran masyarakat dalam menentukan arah kebijakan serta pemulihan otonomi daerah agar pengambilan keputusan tidak terlalu terpusat.
Dari sisi keadilan, mahasiswa menyoroti penanganan sejumlah persoalan hukum yang mereka nilai belum memberikan rasa keadilan yang merata. Mereka mempertanyakan penyelesaian sejumlah kasus besar serta kondisi penegakan hukum yang dianggap belum sepenuhnya memberikan perlakuan yang setara. Isu tersebut menjadi bagian dari kritik terhadap tata kelola negara yang disampaikan dalam aksi.
Persoalan ekonomi juga menjadi salah satu perhatian utama dalam demonstrasi tersebut. Mahasiswa meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM. Mereka menilai harga kebutuhan dasar memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehingga kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan daya beli dan kondisi kelompok masyarakat yang paling terdampak.
Selain persoalan harga, BEM UI juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Proyek Strategis Nasional atau PSN. Mereka juga menyerukan penghentian program Makan Bergizi Gratis atau MBG dan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Tuntutan tersebut menjadi bagian dari kritik mahasiswa terhadap arah kebijakan pembangunan dan penggunaan sumber daya negara.
Dalam bidang pemerintahan, mahasiswa menyerukan penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Mereka juga menolak pemusatan kekuasaan dan meminta penguatan kembali otonomi daerah. Menurut kelompok mahasiswa, tata kelola pemerintahan perlu diarahkan agar lebih transparan, akuntabel, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan.
Tuntutan lain berkaitan dengan persoalan agraria. Mahasiswa meminta pemerintah mewujudkan reformasi agraria yang mereka nilai lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat. Persoalan pengelolaan lahan, pembangunan, serta hubungan antara masyarakat dengan kebijakan negara di bidang agraria menjadi bagian dari isu yang mereka angkat dalam aksi tersebut.
Penanganan bencana juga masuk dalam daftar tuntutan mahasiswa. Mereka meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatera dan Flores, Nusa Tenggara Timur. Tuntutan ini disampaikan sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana dan kebutuhan akan penanganan yang dinilai lebih kuat serta terkoordinasi.
Di bidang keamanan, mahasiswa juga menyuarakan penolakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai tindakan represif oleh TNI dan Polri. Mereka turut menuntut pembubaran Yonif Teritorial Pembangunan atau Yonif TP. Isu tersebut menjadi salah satu bagian dari kritik mahasiswa terhadap keterlibatan aparat dalam sejumlah persoalan yang mereka nilai berkaitan dengan masyarakat sipil.
Secara keseluruhan, terdapat delapan tuntutan utama yang dibawa BEM UI dalam aksi tersebut. Tuntutan itu mencakup penghentian apa yang mereka sebut sebagai penjajahan negara terhadap rakyat sendiri, pemberantasan KKN, pelaksanaan reformasi agraria, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi PSN serta penghentian MBG dan KDMP. Selain itu, mahasiswa menuntut penghentian pemusatan kekuasaan, penetapan status bencana nasional untuk Sumatera dan Flores, serta penghentian tindakan yang mereka nilai represif oleh TNI dan Polri sekaligus pembubaran Yonif TP.
Aksi di kawasan Sudirman tersebut menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa setelah rangkaian peringatan HUT ke-81 RI. Demonstrasi tidak hanya membawa isu politik, tetapi juga menggabungkan persoalan ekonomi, sosial, agraria, pembangunan, kebencanaan, dan keamanan. Dengan berbagai tuntutan tersebut, mahasiswa berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap persoalan yang mereka anggap berdampak langsung terhadap masyarakat serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai belum memenuhi harapan publik. (Redaksi)