29 Juli 2026 – Polemik penyelenggaraan ajang lari di kawasan Canggu, Badung, Bali, yang diduga membatasi keikutsertaan warga negara Indonesia memicu perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Badung. Peristiwa yang menjadi perbincangan luas di media sosial tersebut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme perizinan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh warga negara asing. Langkah ini diambil sebagai upaya memastikan setiap kegiatan publik berjalan sesuai aturan serta tetap menghormati masyarakat dan budaya lokal.
Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menilai bahwa sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan acara yang melibatkan banyak peserta perlu diperkuat. Evaluasi tidak hanya difokuskan pada aspek administratif, tetapi juga pada koordinasi lintas instansi agar setiap kegiatan dapat dipantau sejak tahap perencanaan. Penguatan standar operasional prosedur dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan serupa yang berpotensi merugikan citra daerah sebagai destinasi wisata internasional.
Kepala Kesbangpol Badung, Ida Bagus Putu Mas Arimbawa, menjelaskan bahwa pengalaman dari polemik tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Menurutnya, berbagai kegiatan yang digagas wisatawan asing harus dilaporkan secara lengkap dan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa sebuah kegiatan yang pada dasarnya memiliki tujuan positif dapat berubah menjadi persoalan apabila aspek komunikasi, sosialisasi, maupun administrasi tidak dipenuhi secara baik sejak awal.
Sebagai bagian dari penguatan pengawasan, setiap penyelenggara acara yang menggunakan fasilitas umum maupun melibatkan kawasan permukiman diwajibkan menjalani proses koordinasi dengan perangkat wilayah setempat. Tahapan tersebut dimulai dari tingkat banjar atau lingkungan, kemudian dilanjutkan ke desa atau kelurahan, hingga kecamatan. Dengan adanya koordinasi berjenjang, pemerintah berharap seluruh pihak yang terdampak dapat mengetahui rencana kegiatan serta memberikan masukan apabila diperlukan.
Selain memperoleh izin kewilayahan, penyelenggara juga diminta melakukan pemetaan rute kegiatan secara rinci. Informasi mengenai jadwal pelaksanaan, penyelenggara, peserta, hingga jalur yang akan digunakan harus disampaikan kepada masyarakat secara terbuka. Transparansi tersebut dinilai penting agar warga dapat memahami tujuan kegiatan dan mengantisipasi potensi gangguan terhadap aktivitas sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan lalu lintas maupun akses menuju kawasan tertentu.
Pemerintah Kabupaten Badung juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap norma sosial, budaya, dan kearifan lokal di setiap lokasi penyelenggaraan acara. Menurut Arimbawa, komunikasi yang baik antara penyelenggara dengan masyarakat sekitar menjadi kunci agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sosialisasi yang dilakukan secara menyeluruh diyakini mampu menciptakan suasana yang kondusif sehingga kegiatan dapat berlangsung tanpa menimbulkan konflik maupun keluhan dari warga.
Ke depan, Kesbangpol bersama instansi terkait akan memperkuat pola koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang melibatkan kerumunan massa. Sistem pemantauan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan akan dioptimalkan agar setiap penyelenggara mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga keamanan, ketertiban, serta kenyamanan masyarakat sekaligus mempertahankan reputasi Badung sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia.
Sebelumnya, sebuah kegiatan lari yang diselenggarakan oleh dua warga negara asing asal Belanda di kawasan Canggu menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan adanya pembatasan terhadap peserta warga negara Indonesia. Kontroversi tersebut memicu berbagai reaksi dari masyarakat dan pemerintah. Sebagai tindak lanjut, kedua penyelenggara dilaporkan telah masuk dalam daftar hitam sehingga tidak lagi diperkenankan memasuki wilayah Indonesia. (Redaksi)