Jakarta, 9 Oktober 2025 – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola perusahaan yang akuntabel melalui sinergi bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua lembaga dilaksanakan di Jakarta Railway Center (JRC), Jakarta, pada Selasa (8/10).
Kolaborasi ini menjadi tonggak penting bagi KAI dalam memperkuat sistem pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta mengimplementasikan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten di seluruh lini bisnisnya.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan perusahaan, terutama bagi BUMN yang mengelola kepentingan publik.
“Pencucian uang adalah kejahatan serius yang dapat merusak sistem keuangan dan melemahkan fondasi ekonomi nasional. Melalui kerja sama ini, KAI memperkuat early warning system untuk mendeteksi potensi penyimpangan, mengoptimalkan pengawasan internal berbasis teknologi dan data analitik, serta mempercepat langkah korektif,” ujar Bobby.
Menurut Bobby, kolaborasi ini menegaskan posisi KAI sebagai perusahaan yang mengutamakan integritas dalam setiap aktivitas bisnisnya.
“Kolaborasi dengan PPATK adalah bukti bahwa KAI konsisten membangun sistem yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kepentingan negara dan masyarakat,” lanjutnya.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengapresiasi kerja sama ini sebagai langkah konkret dalam memperkuat sistem keuangan nasional dan membangun budaya kepatuhan yang berkelanjutan.
“Kami mengapresiasi keterbukaan dan komitmen KAI dalam membangun kerja sama yang konstruktif. MoU ini bukan hanya seremonial, tetapi menjadi fondasi kerja nyata yang berkelanjutan. PPATK siap mendukung KAI dalam memperkuat sistem pencegahan dan deteksi dini tindak pidana pencucian uang,” kata Ivan.
Sinergi antara KAI dan PPATK diharapkan dapat menjadi model penerapan tata kelola perusahaan yang akuntabel bagi BUMN lainnya, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga transportasi nasional. (Redaksi)