Jakarta, 17 September 2025 – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menegaskan bahwa tata kelola perusahaan yang sehat (Good Corporate Governance/GCG) adalah senjata utama dalam menjaga keberlanjutan usaha. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Compliance Forum bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tema “Pengambilan Keputusan Berdasarkan Prinsip Business Judgement Rule Dalam Rangka Good Corporate Governance dan Anti Korupsi.”
Forum ini diikuti oleh jajaran Dewan Komisaris, Direksi, SEVP, hingga pemimpin senior BNI, serta insan perusahaan bersertifikat Ahli Pembangun Integritas (API) dan Penyuluh Anti-Korupsi (PAKSI). Kehadiran para BNI Hi-Movers, baik secara daring maupun luring, mempertegas komitmen kolektif untuk membangun budaya kepatuhan.
Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menyampaikan bahwa forum ini menjadi sarana penting memperdalam pemahaman atas prinsip Business Judgement Rule. “Melalui forum ini, kami ingin memperdalam pemahaman mengenai prinsip Business Judgement Rule, yang memberikan perlindungan hukum bagi pengambil keputusan sepanjang dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan untuk kepentingan terbaik perusahaan,” katanya.
BNI telah menjalankan beragam program penguatan integritas, mulai dari pendidikan antikorupsi wajib, sosialisasi larangan gratifikasi, hingga pelatihan kolaboratif dengan KPK dan aparat penegak hukum. Semua itu menjadi pondasi bagi tata kelola sehat yang mampu menghadapi tantangan bisnis global.
Lebih jauh, BNI menegaskan bahwa tata kelola yang baik tidak hanya menjaga reputasi perusahaan, tetapi juga menjadi kunci keberlanjutan usaha di tengah dinamika ekonomi. Tanpa integritas, perusahaan akan sulit menjaga konsistensi kinerja.
Forum kepatuhan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi antara manajemen puncak dengan seluruh pegawai untuk memastikan prinsip tata kelola dijalankan tanpa kompromi.
Dengan tata kelola sehat sebagai senjata utama, BNI optimistis mampu menjaga keberlanjutan bisnis sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap industri perbankan nasional. (Redaksi)