Jakarta, 5 November 2025 – Optimalisasi pengamanan aset perkeretaapian milik negara semakin nyata dengan diterimanya sepuluh sertipikat tanah oleh Daop 5 Purwokerto dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap. Kepala BPN Cilacap, Andri Kristanto, secara resmi menyerahkan dokumen-dokumen kepemilikan yang mencakup total luas 196.960 meter persegi kepada perwakilan PT Kereta Api Indonesia. Penyerahan ini menandai pencapaian signifikan dalam upaya sistematis mengamankan properti negara dari berbagai ancaman dan potensi permasalahan hukum.
Vice President Daop 5 Purwokerto, Gun Gun Nugraha, menerima sertipikat dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab besar yang diemban perusahaan dalam menjaga aset negara. Kesepuluh bidang tanah yang tersebar di dua kecamatan ini kini memiliki perlindungan hukum yang optimal, memastikan bahwa setiap jengkal lahan dapat dipertahankan dan dimanfaatkan sesuai fungsinya. Dokumentasi legal yang lengkap ini menjadi tameng kuat bagi KAI dalam menghadapi berbagai tantangan terkait kepemilikan dan penguasaan lahan.
Manajer Humas Daop 5 Purwokerto, Krisbiyantoro, menjelaskan bahwa pengamanan aset merupakan prioritas utama dalam strategi pengelolaan properti perkeretaapian. “Legalitas aset ini sangat penting, tidak hanya untuk kepastian hukum atas kepemilikan lahan, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset negara,” jelasnya dalam pernyataan resmi. Ia menekankan bahwa dengan sertipikat resmi, perusahaan memiliki instrumen legal yang kuat untuk melindungi aset dari berbagai potensi gangguan.
Kolaborasi efektif antara KAI dan BPN dalam menerbitkan sertipikat ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga keutuhan aset strategis negara. Dengan pengamanan yang optimal, KAI dapat lebih fokus pada pengembangan layanan dan peningkatan kualitas infrastruktur tanpa terganggu oleh persoalan pertanahan. Masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi kereta api akan merasakan dampak positifnya melalui layanan yang semakin andal dan jaringan yang terus berkembang untuk mendukung mobilitas publik.
(Redaksi)