Jakarta, 27 November 2025 – PT Kereta Api Indonesia (Persero) menjadikan sistem Lost and Found sebagai contoh implementasi integritas dalam layanan publik di sektor transportasi kereta api. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan barang tertinggal, tetapi juga menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat kejujuran dan profesionalisme petugas di lapangan. KAI membuktikan bahwa dengan sistem yang terstruktur dan budaya integritas yang kuat, layanan publik dapat dijalankan dengan standar yang tinggi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pencapaian sistem Lost and Found dalam mencatat 11.670 barang tertinggal dengan estimasi nilai Rp12,88 miliar sepanjang Januari-Oktober 2025 menunjukkan bahwa sistem ini berjalan dengan efektif. Dari jumlah tersebut, 3.819 item merupakan barang berharga yang berhasil diamankan dan dicatat dengan baik oleh petugas. Keberhasilan ini tidak lepas dari prosedur yang jelas, pelatihan petugas yang konsisten, dan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
VP Corporate Communications KAI, Anne Purba, menjelaskan bahwa layanan Lost and Found dirancang sebagai ruang aman bagi pelanggan. “Setiap barang yang ditemukan petugas kami dicatat dan diamankan sesuai prosedur. Sistem ini bisa berjalan karena ada integritas petugas yang menjaga kejujuran mereka, dan ada kesadaran pelanggan untuk bersama-sama menjaga barang pribadi,” ujar Anne. Sistem ini menjadi bukti bahwa integritas dapat dibangun melalui kombinasi antara sistem yang baik dan komitmen individu yang kuat.
KAI terus mengembangkan sistem Lost and Found dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efektivitas layanan. Database digital yang terintegrasi memudahkan pelacakan barang dan mempercepat proses klaim oleh pemilik yang sah. Dengan menjadikan sistem Lost and Found sebagai model implementasi integritas, KAI berharap dapat menginspirasi sektor layanan publik lainnya untuk menerapkan standar yang sama, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik di Indonesia dapat terus meningkat dan menciptakan ekosistem transportasi yang lebih baik bagi semua pihak.
(Redaksi)