Jakarta, 5 November 2025 – Upaya meminimalisir potensi sengketa aset perkeretaapian semakin konkret dengan diterimanya sepuluh sertipikat tanah resmi oleh Daop 5 Purwokerto dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap. Kepala BPN Cilacap, Andri Kristanto, menyerahkan langsung dokumen-dokumen kepemilikan yang mencakup lahan seluas 196.960 meter persegi kepada perwakilan PT Kereta Api Indonesia. Penyerahan sertipikat resmi ini menjadi langkah preventif yang sangat penting untuk mencegah munculnya konflik kepemilikan lahan di masa mendatang.
Vice President Daop 5 Purwokerto, Gun Gun Nugraha, menerima sertipikat dengan kesadaran penuh bahwa dokumen ini merupakan instrumen penting dalam menghindari sengketa pertanahan. Kesepuluh bidang tanah yang tersebar di dua kecamatan ini kini memiliki bukti kepemilikan yang sah dan diakui secara hukum, menghilangkan celah bagi pihak manapun untuk mengajukan klaim atas lahan tersebut. Pencegahan sengketa sejak dini ini akan menghemat biaya dan waktu yang biasanya terbuang dalam proses penyelesaian konflik.
Manajer Humas Daop 5 Purwokerto, Krisbiyantoro, menjelaskan bahwa minimalisasi potensi sengketa merupakan salah satu tujuan utama dari program sertifikasi aset perkeretaapian. “Legalitas aset ini sangat penting, tidak hanya untuk kepastian hukum atas kepemilikan lahan, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset negara,” ujarnya. Ia menekankan bahwa dengan dokumentasi yang lengkap dan sah, perusahaan dapat menghindari berbagai permasalahan hukum yang berpotensi mengganggu operasional dan merugikan kepentingan publik.
Kolaborasi antara KAI dan BPN dalam menerbitkan sertipikat ini menunjukkan pendekatan proaktif dalam mengelola aset negara. Dengan meminimalisir potensi sengketa, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien untuk peningkatan layanan dan pembangunan infrastruktur. Masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi kereta api akan merasakan manfaatnya melalui layanan yang tidak terganggu oleh persoalan hukum dan infrastruktur yang terus berkembang untuk mendukung kebutuhan mobilitas yang semakin meningkat.
(Redaksi)