Jakarta, 5 November 2025 – Kepastian hukum atas kepemilikan tanah perkeretaapian di wilayah Cilacap semakin kokoh setelah PT Kereta Api Indonesia Daop 5 Purwokerto secara resmi menerima sertipikat dari Badan Pertanahan Nasional setempat. Andri Kristanto, Kepala BPN Cilacap, menyerahkan sepuluh dokumen kepemilikan yang mencakup lahan seluas 196.960 meter persegi kepada perwakilan KAI. Acara penyerahan ini menandai pencapaian signifikan dalam upaya mengamankan aset strategis negara dari potensi permasalahan hukum di kemudian hari.
Vice President Daop 5 Purwokerto, Gun Gun Nugraha, hadir langsung untuk menerima sertipikat sebagai bentuk apresiasi atas kerja sama konstruktif antara KAI dan BPN. Penerimaan ini bukan sekadar rutinitas administrasi, melainkan langkah strategis untuk memastikan setiap aset perkeretaapian memiliki landasan yuridis yang tidak dapat diganggu gugat. Dengan sepuluh sertipikat yang tersebar di dua kecamatan berbeda, KAI kini memiliki dokumentasi lengkap untuk mengoperasikan dan mengembangkan layanan transportasi kereta api secara optimal.
Pentingnya dokumentasi aset ini digarisbawahi oleh Manajer Humas Daop 5 Purwokerto, Krisbiyantoro, yang menyebut bahwa legalitas merupakan prasyarat utama dalam pengelolaan aset publik. “Legalitas aset ini sangat penting, tidak hanya untuk kepastian hukum atas kepemilikan lahan, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset negara,” tegas Krisbiyantoro. Pernyataannya menegaskan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan dalam infrastruktur perkeretaapian harus dapat dipertanggungjawabkan dengan dokumentasi yang memadai.
Kolaborasi produktif antara KAI dan BPN ini menunjukkan bahwa tata kelola aset negara dapat berjalan efektif ketika ada komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Keberadaan sertipikat resmi akan meminimalisir risiko konflik agraria yang berpotensi mengganggu operasional perkeretaapian. Ke depan, dengan landasan hukum yang kuat ini, Daop 5 Purwokerto dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas layanan dan perluasan jangkauan transportasi untuk kesejahteraan masyarakat.
(Redaksi)