Jakarta, 5 November 2025 – Kepastian hukum atas kepemilikan aset perkeretaapian di wilayah Cilacap semakin solid setelah Daop 5 Purwokerto resmi memperoleh sepuluh sertipikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional setempat. Kepala BPN Cilacap, Andri Kristanto, menyerahkan dokumen-dokumen kepemilikan yang mencakup total luas 196.960 meter persegi dalam sebuah acara resmi. Pencapaian ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya mengamankan aset strategis negara yang menjadi fondasi operasional transportasi kereta api di Jawa Tengah bagian selatan.
Perwakilan PT Kereta Api Indonesia yang diwakili Vice President Daop 5 Purwokerto, Gun Gun Nugraha, menerima sertipikat dengan penuh tanggung jawab dan apresiasi atas kerja sama yang terjalin baik dengan BPN. Kesepuluh bidang tanah yang kini bersertifikat tersebar di dua wilayah kecamatan, memperkuat posisi hukum KAI dalam mengelola properti negara. Dokumentasi lengkap ini memberikan rasa aman bagi perusahaan untuk melakukan investasi jangka panjang dalam pengembangan infrastruktur perkeretaapian.
Krisbiyantoro yang menjabat sebagai Manajer Humas Daop 5 Purwokerto menjelaskan bahwa penguatan aset ini merupakan bagian dari strategi komprehensif perusahaan dalam menjaga keberlanjutan operasional. “Legalitas aset ini sangat penting, tidak hanya untuk kepastian hukum atas kepemilikan lahan, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset negara,” tegas Krisbiyantoro. Ia menekankan bahwa dengan landasan hukum yang kuat, perusahaan dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas layanan tanpa terbebani oleh persoalan administratif.
Kolaborasi produktif antara KAI dan BPN ini membuktikan bahwa koordinasi antarinstansi mampu menghasilkan dampak positif yang nyata bagi pelayanan publik. Dengan sertipikat resmi di tangan, potensi konflik pertanahan dapat ditekan sehingga operasional perkeretaapian berjalan lancar. Masyarakat sebagai pengguna jasa kereta api akan merasakan manfaatnya melalui layanan yang lebih andal dan infrastruktur yang terus berkembang untuk mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah.
(Redaksi)