Pemerintah Provinsi Jawa Barat Luncurkan Reaktivasi Jalur Kereta Api, KAI Tanggapi Positif

Jakarta, 25 April 2025 – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi meluncurkan program reaktivasi sejumlah jalur kereta api non-aktif yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah serta memecahkan permasalahan transportasi yang ada. Program ini mencakup lintasan-lintasan kereta api yang selama ini terbengkalai, seperti Cipatat – Padalarang, Banjar – Pangandaran, Bandung – Ciwidey, dan Garut – Cikajang. Pemerintah daerah berharap dengan reaktivasi jalur-jalur ini, masyarakat dapat menikmati transportasi yang lebih efisien, sementara ekonomi daerah akan mendapatkan dorongan yang signifikan.
Dalam hal ini, PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyambut baik langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan menyatakan siap mendukung penuh setiap tahap reaktivasi jalur kereta api tersebut. Sebagai pengelola utama infrastruktur perkeretaapian di Indonesia, KAI memiliki pengalaman dan sumber daya untuk memastikan jalur-jalur kereta api yang akan diaktifkan kembali dapat berfungsi dengan baik dan optimal. Anne Purba, Vice President Public Relations KAI, menyatakan bahwa KAI siap bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menghidupkan kembali jalur-jalur yang telah lama tidak beroperasi. “Kami mendukung sepenuhnya langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menghidupkan kembali jalur-jalur kereta api yang selama ini terbengkalai. Kami yakin bahwa dengan adanya kolaborasi yang erat, proses reaktivasi dapat berjalan lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat,” ujar Anne.
KAI menambahkan bahwa meskipun reaktivasi jalur merupakan kewenangan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, perusahaan perkeretaapian ini akan berperan aktif dalam mengembalikan dan mengoptimalkan aset-aset yang ada. “Kami akan memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat berfungsi dengan baik, mulai dari jalur rel hingga sarana transportasi yang diperlukan,” lanjut Anne Purba. Untuk itu, KAI telah melakukan berbagai persiapan, termasuk peremajaan sarana transportasi dan penambahan armada yang dibutuhkan. Sebagai bagian dari komitmen ini, KAI telah mengadakan 612 kereta penumpang baru dan 54 lokomotif, serta menambah 29 trainset Kereta Rel Listrik (KRL) untuk mendukung operasional jalur yang akan direaktivasi.
KAI juga mengungkapkan bahwa peremajaan armada ini bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas transportasi, tetapi juga untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan aman bagi masyarakat. “Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami dengan menyediakan armada yang lebih modern dan berkualitas tinggi,” tambah Anne. Tak hanya itu, dengan reaktivasi jalur kereta api ini, diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang selama ini menjadi masalah utama di banyak kota di Jawa Barat. Dengan hadirnya jalur kereta api yang lebih efisien, masyarakat akan memiliki alternatif transportasi yang lebih cepat dan ramah lingkungan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi yang sering menyebabkan kemacetan.
Lebih lanjut, Anne menambahkan bahwa reaktivasi jalur kereta api ini juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Setiap stasiun yang kembali beroperasi diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi baru yang dapat memicu pertumbuhan sektor perdagangan, pariwisata, dan layanan publik lainnya. “Dengan adanya jalur kereta api yang aktif kembali, kami percaya akan ada peningkatan perekonomian di sekitar stasiun-stasiun tersebut, mulai dari perdagangan makanan dan minuman hingga sektor pariwisata yang dapat berkembang pesat,” tutup Anne Purba.
KAI berharap bahwa melalui kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan perkeretaapian ini, reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi beban transportasi darat yang semakin padat. KAI optimis bahwa program ini tidak hanya akan memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga akan mempercepat mobilitas barang yang sangat penting untuk mendukung kemajuan ekonomi. (Redaksi)