Jakarta, 16 Oktober 2025 — PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus memperkuat perannya dalam mendukung mobilitas rakyat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui layanan Public Service Obligation (PSO). Hingga September 2025, layanan PSO KAI telah melayani 13.155.181 pelanggan, meningkat dibanding 12.263.091 pelanggan pada periode sama tahun sebelumnya.
Vice President Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan, PSO merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam sektor transportasi publik, menjamin akses mobilitas merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
“PSO adalah bentuk nyata keadilan sosial dalam transportasi. Melalui kerja sama KAI dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, negara memastikan mobilitas rakyat tetap terjaga, dari kota besar hingga pelosok daerah. Ini adalah langkah konkret dalam mewujudkan pembangunan yang merata,” ujar Anne.
Kereta PSO tidak hanya memudahkan masyarakat bepergian, tetapi juga menjadi sarana penggerak ekonomi lokal. Pedagang kecil dan pelaku usaha memanfaatkan jalur kereta untuk distribusi barang dan jasa, sehingga menghadirkan efek ekonomi yang nyata di berbagai daerah.
“Setiap perjalanan dengan kereta bersubsidi berarti ikut menjaga bumi. Ketika masyarakat memilih naik kereta, mereka turut mengurangi polusi udara dan emisi karbon. Ini adalah kolaborasi nyata antara pemerintah, KAI, dan masyarakat dalam membangun masa depan hijau,” tambah Anne.
Layanan PSO yang paling diminati meliputi KA Airlangga, Sri Tanjung, dan Kahuripan karena tarif yang terjangkau dan kenyamanan perjalanan. Kereta ini menjadi tulang punggung mobilitas harian bagi pelajar, pekerja, dan pedagang kecil di berbagai wilayah.
Hingga September 2025, total pelanggan PSO KAI Group mencapai 331.644.633 orang, termasuk layanan KAI Commuter, LRT Jabodebek, dan KAI Bandara, memperkuat konektivitas antarwilayah dan perkotaan.
Dengan PSO, KAI menegaskan bahwa transportasi publik tidak hanya soal mobilitas, tetapi juga dorongan untuk pertumbuhan ekonomi yang merata, inklusif, dan berkelanjutan. “Kami percaya, pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang tanggung jawab lingkungan dan keberlanjutan sosial,” tutup Anne. (Redaksi)