Jakarta, 16 Oktober 2025 — Kereta bersubsidi Public Service Obligation (PSO) milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) kini menjadi simbol keadilan dan konektivitas di Nusantara. Hingga September 2025, 13.155.181 pelanggan memanfaatkan layanan PSO, naik dari 12.263.091 pelanggan pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Vice President Public Relations KAI Anne Purba menyatakan bahwa PSO adalah bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin akses transportasi yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
“PSO adalah bentuk nyata keadilan sosial dalam transportasi. Melalui kerja sama KAI dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, negara memastikan mobilitas rakyat tetap terjaga, dari kota besar hingga pelosok daerah. Ini adalah langkah konkret dalam mewujudkan pembangunan yang merata,” ujar Anne.
Selain memberikan aksesibilitas, PSO juga mendukung agenda mobilitas hijau nasional. Kereta api menjadi moda transportasi publik yang hemat energi dan rendah emisi, selaras dengan upaya menekan polusi udara dan emisi karbon.
“Setiap perjalanan dengan kereta bersubsidi berarti ikut menjaga bumi. Ketika masyarakat memilih naik kereta, mereka turut mengurangi polusi udara dan emisi karbon. Ini adalah kolaborasi nyata antara pemerintah, KAI, dan masyarakat dalam membangun masa depan hijau,” tambah Anne.
Kereta PSO menjadi penopang mobilitas harian pekerja, pelajar, dan pedagang kecil yang mengandalkan transportasi publik untuk menjalankan aktivitas ekonomi. KA Airlangga, Sri Tanjung, dan Kahuripan menjadi tiga layanan terfavorit sepanjang Januari–September 2025.
Hingga September 2025, total pelanggan PSO KAI Group mencapai 331.644.633 orang atau 89,88 persen dari total pelanggan KAI Group, termasuk layanan KAI Commuter, LRT Jabodebek, dan KAI Bandara yang memperkuat konektivitas perkotaan dan antardaerah.
Melalui PSO, KAI terus menegaskan perannya sebagai penggerak mobilitas berkeadilan sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di seluruh Nusantara. “Kami percaya, pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang tanggung jawab lingkungan dan keberlanjutan sosial,” tutup Anne. (Redaksi)