Jakarta, 2 Desember 2025 – Dukungan Public Service Obligation (PSO) dari DJKA Kementerian Perhubungan pada Kereta Petani dan Pedagang menjadi fondasi bagi terciptanya mobilitas ekonomi berkeadilan di Banten. PT Kereta Api Indonesia (Persero) memanfaatkan skema PSO untuk menjaga tarif Kereta Petani dan Pedagang tetap pada level Rp3.000, sama dengan KRL reguler, meski layanan ini menyediakan fasilitas tambahan berupa area bagasi khusus. Dengan dukungan PSO ini, petani dan pedagang kecil yang berpenghasilan terbatas dapat mengakses transportasi berbasis rel tanpa merasa terbebani, menciptakan keadilan dalam akses mobilitas. Fondasi ini penting agar transportasi publik benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang paling membutuhkan.
Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menegaskan, PSO merupakan fondasi yang menopang keadilan mobilitas ekonomi di Banten. “Anne menekankan bahwa dukungan subsidi DJKA Kemenhub memastikan layanan ini tetap terjangkau dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya yang bergantung pada transportasi publik berbasis rel,” demikian penjelasannya. Ia menambahkan, tanpa PSO, kereta dengan fasilitas khusus seperti ini akan memiliki tarif lebih mahal yang justru menjauhkan petani dan pedagang kecil dari akses transportasi. Dengan dukungan PSO, fondasi mobilitas ekonomi berkeadilan dapat terus dijaga dan dikembangkan.
Kereta Petani dan Pedagang memiliki kapasitas 73 kursi dan area bagasi yang menampung maksimal dua koli barang berukuran 100 cm x 40 cm x 30 cm per pengguna. Seluruh sarana telah melalui uji teknis, sertifikasi, dan pemasangan signage keselamatan untuk memastikan layanan berjalan dengan standar yang baik meski tarifnya terjangkau. Pengguna yang memiliki Kartu Petani dan Pedagang dapat membeli tiket sejak H-7 dan boarding lebih awal hingga dua jam sebelum keberangkatan, menambah nilai keadilan karena semua pengguna mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.
Kereta ini dirangkaikan pada 14 perjalanan Commuter Line Merak yang melayani 11 stasiun dari Rangkasbitung hingga Merak. Pada hari pertama operasional, 95 pengguna memanfaatkan layanan ini dengan membawa berbagai komoditas untuk dipasarkan. Anne menegaskan, “KAI akan terus berkolaborasi dengan Pemerintah untuk menghadirkan layanan yang memberi manfaat sosial dan ekonomi,” sehingga fondasi mobilitas ekonomi berkeadilan yang ditopang PSO ini dapat terus diperkuat dan diperluas jangkauannya di masa mendatang.
(Redaksi)