Dorong Pembiayaan Berkelanjutan, BSI Tampilkan Model Keuangan Syariah di Forum PBB
Jakarta, 29 April 2025 – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menegaskan komitmennya dalam mendorong pembangunan berkelanjutan melalui sistem keuangan syariah di ajang internasional United Nations ECOSOC Forum on Financing for Development (FFD), yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York. Dalam forum ini, BSI menjadi wakil Indonesia untuk mempresentasikan bagaimana keuangan syariah dapat menjadi solusi inovatif dalam pembiayaan pembangunan global.
Kehadiran BSI pada acara Side Event yang diinisiasi oleh Joint SDG Fund dan UNDP bersama Pemerintah Indonesia ini menjadi momen penting dalam mengangkat peran sistem keuangan berbasis prinsip Islam ke panggung dunia. Forum ini juga menjadi bagian penting dalam menyongsong Konferensi Internasional Keempat tentang Pembiayaan untuk Pembangunan (FfD4) yang akan diselenggarakan di Spanyol pada pertengahan tahun 2025.
Dalam forum tersebut, BSI memaparkan bagaimana sistem keuangan syariah dapat mendukung pencapaian SDGs dengan mengusung nilai-nilai inklusif, adil, dan transparan. Direktur Keuangan & Strategi BSI, Ade Cahyo Nugroho, menjelaskan pentingnya inklusivitas dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau sistem perbankan konvensional.
“Prinsip-prinsip yang ada di keuangan syariah sangat sesuai dengan cita-cita pembangunan global, yang memperjuangkan manfaat ekonomi riil dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip tersebut menumbuhkan semangat untuk saling menguntungkan, yang didukung oleh kerangka etika dan dampak sosial dan lingkungan yang kuat. Selain itu, prinsip-prinsip ini memprioritaskan transparansi, yang menjadikan keuangan syariah bukan sekadar pilihan finansial, melainkan juga komitmen untuk masa depan yang lebih adil dan bertanggung jawab,” kata Cahyo.
Dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan rendah karbon, BSI menyiapkan strategi jangka panjang. Upaya tersebut mencakup kampanye Green Business Culture, pemanfaatan platform Digital Carbon Tracking, serta peningkatan pembiayaan bagi sektor-sektor ramah lingkungan dan pelaku UMKM. Langkah ini turut mendukung target pemerintah Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060.
Lebih jauh, BSI menjalin kemitraan dengan Bappenas dalam memperluas Islamic Ecosystem lewat program Green Zakat yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengentasan kemiskinan, tetapi juga sebagai dukungan nyata terhadap pelestarian lingkungan.
“Selain itu, BSI juga mengumumkan keanggotaan terbaru dalam United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI), yang memperkuat komitmen BSI dengan menandatangani Principles for Responsible Banking. Bersama-sama, kita membayangkan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan,” paparnya.
Dalam mengimplementasikan prinsip ESG, BSI membagi strateginya ke dalam tiga pilar utama, yaitu sustainable banking, sustainable operation, dan sustainable beyond banking. Melalui inisiatif ini, BSI memperluas akses keuangan syariah, memperkuat pengelolaan zakat dan dana sosial lainnya, sekaligus menerapkan tata kelola perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan.
BSI juga memanfaatkan inovasi produk syariah untuk mendukung misi pembangunan berkelanjutan, salah satunya melalui Sustainability Sukuk. Sukuk Mudharabah Keberlanjutan yang diterbitkan BSI telah membiayai berbagai proyek yang memberi dampak sosial dan lingkungan besar, seperti pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan, penyediaan energi bersih, serta akses air layak.
Green Zakat pun menjadi instrumen penting dalam portofolio keberlanjutan BSI. Melalui kerja sama dengan BAZNAS dan UNDP, kerangka Green Zakat dikembangkan untuk menjadikan zakat sebagai instrumen yang mendukung kelestarian lingkungan, selain fungsi sosialnya yang telah ada.
“Keuangan syariah menjadi kekuatan penting dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia dan memberikan kontribusi substansial bagi pembiayaan dan sosial. Peran penting ini ditampilkan dalam Kerangka Pembiayaan Nasional Terpadu, Asta Cita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, dan Rencana Induk Keuangan Islam Indonesia. Ini diwujudkan dalam kebijakan yang dibentuk oleh peraturan keuangan berkelanjutan,” tutup Cahyo.
Direktur Pendanaan Multilateral Bappenas, Agustin Arry Yana, menyampaikan bahwa keikutsertaan BSI dalam forum ini mencerminkan kepercayaan pemerintah terhadap ketahanan ekonomi syariah.
“Kami melihat kiprah dan pencapaian BSI selama ini di sektor perekonomian syariah menjadikannya cocok sebagai representasi Indonesia di forum UN ECOSOC ini. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan semangat Asta Cita dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya. (Redaksi)
