Jakarta, 17 September 2025 – BNI kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun ekosistem perusahaan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Hal itu diwujudkan melalui penyelenggaraan Compliance Forum bersama KPK yang mengusung tema “Pengambilan Keputusan Berdasarkan Prinsip Business Judgement Rule Dalam Rangka Good Corporate Governance dan Anti Korupsi.”
Kegiatan ini menghadirkan jajaran tertinggi perusahaan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, SEVP, hingga pemimpin senior. Tak hanya itu, forum juga melibatkan pegawai tersertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API), Penyuluh Anti-Korupsi (PAKSI), serta seluruh BNI Hi-Movers baik secara tatap muka maupun virtual.
Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menegaskan forum ini merupakan sarana penting untuk menanamkan pemahaman mendalam mengenai prinsip Business Judgement Rule. “Melalui forum ini, kami ingin memperdalam pemahaman mengenai prinsip Business Judgement Rule, yang memberikan perlindungan hukum bagi pengambil keputusan sepanjang dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan untuk kepentingan terbaik perusahaan,” ungkapnya.
BNI juga konsisten melaksanakan program penguatan budaya antikorupsi yang mencakup pembelajaran wajib, sosialisasi larangan gratifikasi, hingga pelatihan bersama KPK dan aparat penegak hukum lainnya. Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan setiap insan BNI memiliki kesadaran yang sama dalam menjaga integritas.
Selain itu, forum tahunan ini berfungsi sebagai wadah strategis untuk memperkuat budaya kepatuhan dan tata kelola yang sehat di seluruh lini organisasi. Dengan partisipasi luas, pesan yang disampaikan dalam forum diharapkan dapat terserap hingga level operasional.
Okki juga menegaskan bahwa penerapan GCG tidak hanya menjadi tugas manajemen puncak, melainkan tanggung jawab seluruh pegawai. Kesadaran kolektif inilah yang akan membentuk ekosistem perusahaan yang benar-benar bersih dan terpercaya.
Langkah BNI ini menegaskan komitmennya dalam memperkokoh integritas korporasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional. (Redaksi)