27 Juli 2026 – Kasus tewasnya seorang pria yang diduga mencuri ayam di Kabupaten Tabanan, Bali, kembali memicu perhatian terhadap maraknya praktik main hakim sendiri di tengah masyarakat. Peristiwa yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang tersebut tidak hanya menjadi persoalan pidana, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran mengenai perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum. Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap dugaan tindak pidana harus diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan diselesaikan dengan aksi kekerasan oleh warga.
Korban diketahui berinisial KD, seorang pria asal Singaraja, Kabupaten Buleleng. Ia meninggal dunia setelah menjadi sasaran pengeroyokan massa di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Insiden tersebut terjadi setelah KD diduga tertangkap tangan mencuri ayam aduan milik warga. Selain mengalami pengeroyokan hingga meninggal dunia, sepeda motor yang diduga digunakan korban juga dilaporkan dibakar oleh massa yang berada di lokasi kejadian.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa itu terjadi pada Jumat dini hari sekitar pukul 01.30 Wita. Saat itu, warga memergoki KD yang diduga sedang melakukan pencurian ayam milik salah seorang warga setempat. Dugaan pencurian tersebut memicu kemarahan warga, terlebih karena kawasan itu disebut telah beberapa kali mengalami kasus kehilangan ayam. Emosi yang memuncak membuat sejumlah orang melakukan pengeroyokan terhadap terduga pelaku hingga akhirnya korban meninggal dunia di lokasi kejadian.
Menanggapi insiden tersebut, Kementerian Hak Asasi Manusia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban sekaligus mengecam tindakan main hakim sendiri yang menghilangkan nyawa seseorang. Menurut kementerian, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum serta diperlakukan sesuai prinsip hak asasi manusia. Oleh sebab itu, apa pun bentuk dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum.
Kementerian juga menilai bahwa dampak dari peristiwa ini tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga keluarga yang ditinggalkan. Anak dan anggota keluarga korban berpotensi mengalami tekanan psikologis serta trauma akibat kejadian tersebut. Karena itu, pemerintah didorong untuk memastikan keluarga korban memperoleh pendampingan psikologis, perlindungan, serta pemenuhan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, Kementerian Hak Asasi Manusia meminta aparat penegak hukum mengusut kasus ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Proses penyelidikan diharapkan mampu mengungkap seluruh fakta yang terjadi sehingga memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi semua pihak. Penanganan perkara juga harus dilakukan secara objektif tanpa dipengaruhi tekanan maupun opini yang berkembang di masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya pengawasan, Kementerian Hak Asasi Manusia berencana melakukan pemantauan langsung di lapangan dan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Langkah tersebut melibatkan kepolisian, pemerintah daerah, serta instansi terkait guna memastikan proses hukum berjalan sesuai prinsip perlindungan hak asasi manusia. Koordinasi tersebut juga bertujuan mengawal agar setiap tahapan penyidikan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa tindakan main hakim sendiri tidak hanya berpotensi menimbulkan korban jiwa, tetapi juga dapat menjerat para pelakunya ke dalam proses hukum. Dugaan tindak pidana seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga proses peradilan. Dengan demikian, keadilan dapat ditegakkan melalui mekanisme yang sah tanpa mengorbankan hak hidup maupun hak hukum seseorang.
Pemerintah dan aparat penegak hukum juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi yang kondusif serta menahan diri ketika menghadapi dugaan tindak kriminal. Melaporkan setiap peristiwa kepada pihak berwenang merupakan langkah yang lebih tepat dibandingkan mengambil tindakan sendiri. Melalui kepatuhan terhadap proses hukum, keamanan masyarakat dapat tetap terjaga sekaligus memastikan bahwa setiap perkara diselesaikan secara adil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Redaksi)