Jakarta, 16 Oktober 2025 — Layanan kereta bersubsidi Public Service Obligation (PSO) milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) bukan sekadar transportasi, tetapi wujud kolaborasi antara negara, KAI, dan masyarakat untuk mewujudkan mobilitas yang adil. Hingga September 2025, KAI mencatat 13.155.181 pelanggan menikmati layanan PSO, meningkat dibanding 12.263.091 pelanggan pada periode sama tahun 2024.
Vice President Public Relations KAI Anne Purba menekankan bahwa PSO adalah bentuk nyata kehadiran negara di sektor transportasi publik, memastikan setiap warga memiliki akses mobilitas yang layak dan terjangkau.
“PSO adalah bentuk nyata keadilan sosial dalam transportasi. Melalui kerja sama KAI dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, negara memastikan mobilitas rakyat tetap terjaga, dari kota besar hingga pelosok daerah. Ini adalah langkah konkret dalam mewujudkan pembangunan yang merata,” ujar Anne.
Selain aspek sosial, PSO juga mendukung keberlanjutan lingkungan. Kereta api sebagai moda transportasi publik terbukti hemat energi dan rendah emisi, sehingga pilihan masyarakat menggunakan PSO secara langsung berkontribusi pada pengurangan polusi udara dan emisi karbon.
“Setiap perjalanan dengan kereta bersubsidi berarti ikut menjaga bumi. Ketika masyarakat memilih naik kereta, mereka turut mengurangi polusi udara dan emisi karbon. Ini adalah kolaborasi nyata antara pemerintah, KAI, dan masyarakat dalam membangun masa depan hijau,” tambah Anne.
Layanan PSO menjadi penggerak mobilitas harian yang penting bagi pekerja, pelajar, dan pedagang kecil. Kereta seperti KA Airlangga, Sri Tanjung, dan Kahuripan mencatat jumlah pelanggan terbesar karena tarif ramah di kantong dan kenyamanan perjalanan.
Hingga September 2025, total pelanggan PSO KAI Group mencapai 331.644.633 orang atau 89,88 persen dari total pelanggan KAI Group, termasuk layanan anak perusahaan seperti KAI Commuter, LRT Jabodebek, dan KAI Bandara yang memperluas konektivitas di berbagai wilayah.
Melalui PSO, KAI menegaskan bahwa transportasi publik dapat menjadi sarana pemerataan ekonomi dan sosial sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. “Kami percaya, pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang tanggung jawab lingkungan dan keberlanjutan sosial,” tutup Anne. (Redaksi)